MALUKU — Presiden Prabowo Subianto meminta BUMN, khususnya Pertamina dan Danantara Indonesia, tidak sekadar menjadi kontraktor proyek. Mereka diminta aktif mengidentifikasi pengusaha lokal yang potensial namun masih kurang kompetensi.
"Kalau ada pengusaha lokal yang mungkin masih kurang kompetensinya, ya dibantu. Harus ada keberpihakan, ada affirmative action," tegas Prabowo dalam sambutannya, Kamis.
Bentuk bantuan yang dimaksud bukan sekadar suntikan modal, melainkan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas. Prabowo mengarahkan agar perusahaan pelat merah mengalokasikan sumber daya untuk program pelatihan dan alih teknologi bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi proyek di Maluku Barat Daya.
Proyek LNG Masela: Energi untuk Hilirisasi, Bukan Sekadar Ekspor
Presiden juga mengaitkan pengembangan Blok Masela dengan strategi besar hilirisasi nasional. Menurutnya, pasokan gas alam cair (LNG) dari Masela sangat krusial untuk memasok kebutuhan energi industri dalam negeri dalam dua hingga tiga tahun ke depan—masa transisi yang ia sebut kritis.
"Kita harus melakukan hilirisasi dan hilirisasi ini membutuhkan energi. Energi kita sangat banyak. Hanya ada dua sampai tiga tahun masa transisi," ujar Prabowo.
Pemerintah ingin memastikan bahwa transformasi ekonomi dari hilirisasi tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di Indonesia Timur. Proyek LNG Abadi Masela sendiri merupakan salah satu PSN terbesar dengan nilai investasi yang mencapai puluhan miliar dolar AS.
Prioritas Putra Daerah, Ekonomi untuk Rakyat
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan perubahan paradigma pembangunan. Ia menolak model ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir elite.
"Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat. Tanggung jawab kita adalah menjamin bahwa rakyat merasakan manfaatnya," jelasnya.
Kepala Negara memastikan bahwa seluruh rantai pasok proyek, mulai dari konstruksi hingga operasional, harus mengutamakan tenaga kerja dan pengusaha asal Maluku. Jika ada kesenjangan kemampuan, pemerintah melalui BUMN wajib menjembataninya.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa era pembangunan infrastruktur yang mengabaikan dampak lokal telah berakhir. Kini, BUMN tidak lagi sekadar mengejar profit, tetapi juga menjadi agen pemerataan ekonomi di daerah terpencil seperti Maluku Barat Daya.
