ROTTERDAM — Perdana Menteri Belanda Rob Jetten secara resmi meminta maaf atas "pemecatan yang tidak berperasaan, tempat tinggal yang tidak layak, serta pengabaian terhadap kerinduan akan kampung halaman" yang dialami ribuan tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) asal Maluku. Pengakuan ini disampaikan di hadapan komunitas Maluku yang berkumpul untuk meresmikan Monumen Ulu Kura, sebuah monumen berbentuk haluan kapal tradisional yang menandai 75 tahun kedatangan mereka di Belanda.
Akar Penderitaan: Dari Kamp Bekas Nazi hingga Janji Palsu Enam Bulan
Minggus Pattiradjawane, generasi kedua yang lahir di Belanda pada 1954, menjadi sakbis hidup rangkaian pengabaian itu. Ayahnya, seorang prajurit KNIL, memboyong istri dan dua anaknya berlayar ke Belanda pada 1951. Mereka adalah bagian dari 12.500 orang Maluku—hampir setengahnya berusia di bawah 15 tahun—yang diangkut dengan kapal bernama Roma.
"Suatu malam kami diberitahu bahwa kami akan pergi ke Belanda selama enam bulan," tulis F.X. Wenehenubun-Arlia dalam buku In Nederland gebleven De geschiedenis van Molukkers 1951-2025, menggambarkan janji palsu yang tak pernah ditepati. Alih-alih pulang, mereka ditampung di kamp-kamp yang sebelumnya digunakan Nazi, dipecat sepihak tanpa hak pensiun, dan dibiarkan hidup dalam kerinduan yang tak terselesaikan.
Permintaan Maaf di Panggung Budaya, Bukan di Parlemen
Meski menyambut baik permintaan maaf Jetten, Minggus menegaskan bahwa kata-kata saja tidak cukup. "Hak mereka seperti gaji dan pensiun saat dipecat sepihak dari KNIL harus dipenuhi. Lalu dilakukan reparasi melalui restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi," ujarnya.
Kritik lebih tajam datang dari generasi ketiga, Yopi Abraham. Ia menilai Jetten salah panggung dengan menyampaikan maaf di acara budaya orang Maluku, bukan di parlemen Belanda. "Warga Maluku harus dilibatkan dalam meja perundingan untuk menyamakan perspektif tentang sejarah masa lalu. Jika tidak, maka sejarah akan terulang kembali. Ini akan menjadi jalan satu arah," tegas Yopi.
Edukasi Sejarah dan Perawatan Lansia Jadi Tuntutan Konkret
Sejarawan dari Vrije Universiteit Amsterdam, Wim Manuhutu, menambahkan bahwa langkah konkret harus mencakup penguatan edukasi mendalam dalam sistem pendidikan Belanda. "Sejarah orang Maluku tidak dimulai dari 1951, tetapi jauh hingga abad ke-17 ketika perdagangan rempah-rempah membawa bangsa Belanda ke Kepulauan Maluku," katanya. Selain itu, perawatan lansia Maluku dan jaminan permukiman bagi warga Maluku di Belanda juga harus menjadi prioritas.
Permintaan maaf Jetten memang menekankan pentingnya penyelidikan parlemen yang melibatkan komunitas Maluku. Namun, bagi empat generasi yang trauma dan diskriminasi itu masih membekas, pertanyaan besarnya tetap sama: apakah pengakuan ini akan mengubah nasib mereka, atau hanya menjadi catatan kaki lain dalam sejarah panjang pengabaian?
