MALUKU — Negara-negara anggota Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) memasok sekitar 89 persen kebutuhan minyak sawit global. Posisi itu mendorong organisasi antarnegara produsen ini mempererat kerja sama dengan China demi menjaga kelancaran perdagangan dan menghadapi ketidakpastian regulasi pasar.
CPOPC menilai kemitraan dengan negara pembeli tidak lagi sekadar soal jual-beli komoditas. Sekretaris Jenderal CPOPC Izzana Salleh menyebut industri minyak nabati kini menghadapi tekanan berlapis: perubahan harga, tuntutan keberlanjutan, hingga regulasi yang bergerak tidak pasti. Karena itu, forum Sustainable Vegetable Oils Conference (SVOC) keempat di Shanghai, China, pada 27 Oktober 2026, dijadikan ajang menyamakan langkah antara produsen dan konsumen.
Konferensi itu mempertemukan sekitar 220 peserta dari 11 negara, termasuk Indonesia. Delegasi RI hadir melalui Duta Besar untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun serta Konsul Jenderal RI di Shanghai Berlianto Situngkir.
Izzana menjelaskan, fluktuasi harga relatif bisa menggeser keputusan pembelian minyak di pasar global. Sementara itu, ketidakpastian aturan berpotensi mengganggu arus perdagangan dan menurunkan kepercayaan investor.
"Perubahan harga relatif dapat memengaruhi keputusan pembelian minyak, sementara ketidakpastian regulasi dapat memengaruhi arus perdagangan dan kepercayaan investor," kata Izzana dalam keterangan yang dikutip Antara.
Menurut dia, ketahanan industri sawit tidak cukup bertumpu pada kapasitas produksi. Negara produsen juga butuh informasi pasar yang kredibel, jaringan dagang yang tidak bergantung pada satu tujuan ekspor, logistik yang efisien, serta kebijakan yang terang benderang.
Angka 89 persen pasokan global bukan sekadar statistik dagang. Di baliknya, ada jutaan petani kecil dan pelaku usaha di negara produsen yang menggantungkan penghidupan pada rantai nilai sawit.
Permintaan minyak nabati dunia sendiri terus naik. Kenaikan itu menuntut lompatan produktivitas, tetapi dengan catatan penggunaan sumber daya tetap bertanggung jawab dan tidak mengorbankan aspek lingkungan.
China memegang peran sentral dalam peta perdagangan ini. Minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak diimpor negara itu, dengan pasokan utama berasal dari anggota CPOPC, termasuk Indonesia.
Kedekatan dengan Beijing dinilai bisa menjaga kelancaran rantai pasok sekaligus membuka jalan bagi transfer teknologi dan masuknya investasi. Konferensi di Shanghai juga membahas pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk mengefisienkan produksi, meningkatkan kapasitas petani kecil, dan mendukung praktik produksi berkelanjutan.
Pengembangan bahan bakar nabati atau biofuel turut masuk agenda sebagai bagian dari upaya mendorong aktivitas ekonomi dengan emisi karbon lebih rendah.
Berlianto menyoroti posisi China sebagai mitra dagang terbesar bagi negara-negara anggota CPOPC. Ia menilai Shanghai berperan penting dalam pengembangan produktivitas, inovasi, dan peningkatan nilai tambah industri.
Forum bertema "Sustainability Alignment, Resilient Value Chains" itu juga mengulas dampak perubahan kebijakan hijau terhadap industri sawit. Pergeseran standar dan aturan perdagangan menjadi perhatian karena bisa memengaruhi akses pasar negara produsen, termasuk Indonesia. Penguatan kemampuan petani kecil pun dibahas agar mereka mampu mengikuti tuntutan produksi berkelanjutan.
Djauhari menambahkan, penyelenggaraan konferensi di Shanghai mencerminkan eratnya hubungan kedua negara. Kemitraan Indonesia-China dinilainya dapat menopang stabilitas ekonomi, mendorong investasi berkelanjutan, dan memperkuat rantai pasok global yang melibatkan lebih banyak pelaku usaha.
Bagi Indonesia, salah satu produsen sawit terbesar dunia, arah kerja sama ini menentukan seberapa besar nilai tambah yang bisa dikunci di hilir, bukan sekadar mengekspor bahan mentah. CPOPC mendorong penguatan kolaborasi produsen-pembeli di empat area: perdagangan, penerapan teknologi, pengembangan biofuel, dan ketahanan rantai pasok minyak nabati.