LANGGUR — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menempatkan perluasan akses layanan perbankan di desa-desa terpencil sebagai prioritas kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Charlos Viali Rahantoknam menegaskan komitmen itu saat membuka rapat pleno semester II di Langgur, dengan menyoroti langsung kesenjangan layanan di Pulau Kei Besar.
Rapat pleno tersebut membahas evaluasi program semester I dan penetapan langkah lanjutan hingga akhir 2026. TPAKD Kabupaten Malra sendiri dibentuk melalui Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 168 Tahun 2018.
Di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, warga menerima bantuan Rp 600.000 yang masuk ke rekening bank tanpa kantor di wilayah tersebut. Untuk mencairkannya, warga harus pergi ke Kecamatan Kei Besar (Elat) dengan biaya perjalanan pulang-pergi mencapai Rp 200.000.
"Artinya, bantuan yang diterima langsung terpotong sepertiga untuk biaya perjalanan. Bahkan ada warga yang baru mengetahui adanya bantuan yang masuk ke rekeningnya setahun kemudian karena akses yang sulit dan kurang informasi," ungkap Rahantoknam.
Pulau Kei Besar saat ini hanya dilayani BRI, Bank Maluku, dan Bank Modern. Sementara bantuan dari kementerian disalurkan lewat sejumlah bank, termasuk Bank Mandiri dan BNI, yang belum memiliki layanan fisik di sana.
Wakil Bupati meminta bank-bank penyalur bantuan membuka layanan atau merchant di tingkat kecamatan. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil haknya.
Ia juga mendesak akses kredit produktif diarahkan kepada kelompok pelaku usaha, petani, dan nelayan. Menurutnya, keterbatasan infrastruktur digital dan minimnya pemahaman masyarakat soal produk keuangan masih menjadi hambatan utama.
Literasi keuangan disebutnya sama pentingnya dengan penyediaan akses fisik. Warga perlu dibekali pemahaman pengelolaan keuangan agar dana yang diterima digunakan secara produktif dan memberi manfaat jangka panjang.
Pada rapat pleno semester I yang digelar 26 Februari 2026, TPAKD Malra menetapkan sejumlah program kerja. Rinciannya:
"Kami mengharapkan seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dalam melaksanakan program-program tersebut," ujarnya.
Rahantoknam menyebut upaya ini sejalan dengan arahan Presiden yang mendorong seluruh lembaga pemerintahan memajukan perluasan akses pelayanan keuangan dan digitalisasi. Langkah tersebut juga dikaitkan dengan visi mewujudkan Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan.
Ia mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah, lembaga, badan, serta lembaga jasa keuangan menyusun program inklusi keuangan yang matang. Pada penutup rapat, seluruh anggota TPAKD diminta menetapkan target yang terukur dan dapat dievaluasi di setiap pertemuan.