MALUKU — Kaukus Muda Indonesia menggelar diskusi publik bertajuk "Mengawal Peran BUMN sebagai Pilar Kedaulatan Ekonomi demi Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" di Jakarta, Rabu (30/9/2026). Forum yang didukung Bank Syariah Indonesia ini menghadirkan akademisi, pengusaha, dan pengamat ekonomi untuk membedah posisi strategis perusahaan negara dalam perekonomian nasional.
Paragraf pembuka: Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda, yakni Moh Faris selaku akademisi, Syahrul Gunawan selaku pengusaha, dan Ahmad Supardi selaku pengamat ekonomi. Ketiganya diminta memberi perspektif soal peran BUMN dalam pembangunan, relasi negara dengan dunia usaha, serta tantangan mewujudkan tata kelola perusahaan negara yang profesional dan transparan.
Dalam forum itu, kedudukan BUMN sebagai instrumen strategis negara menjadi salah satu pokok bahasan utama. Perusahaan negara dinilai perlu menjalankan fungsi bisnis secara kompetitif sekaligus menopang agenda pembangunan.
Dua hal yang diharapkan berjalan seiring: memperluas akses layanan publik dan memperkuat struktur ekonomi nasional. BUMN juga dipandang perlu mengelola sektor-sektor ekonomi yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.
Dari sisi akademis, pembahasan soal BUMN tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara kebijakan negara, kepentingan publik, dan mekanisme pasar. Pengelolaan perusahaan negara dinilai perlu ditopang kebijakan terukur, pengawasan efektif, serta sistem evaluasi kinerja yang mampu mengukur kontribusi ekonomi dan sosial secara objektif.
Perspektif dunia usaha menempatkan profesionalisme, efisiensi, inovasi, dan kepastian regulasi sebagai aspek kunci. Hubungan yang sehat antara BUMN dan sektor swasta diperlukan untuk memperluas peluang usaha, memperkuat rantai pasok nasional, serta membuka ruang partisipasi lebih besar bagi pelaku usaha di berbagai skala.
Adapun dari sudut pandang ekonomi, diskusi menyoroti pentingnya memastikan pengelolaan aset negara memberi nilai tambah bagi perekonomian. Kinerja BUMN perlu dilihat lewat sejumlah indikator: produktivitas, kontribusi terhadap penerimaan negara, kualitas pelayanan, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, dan pemerataan manfaat pembangunan.
KMI memandang diskusi publik sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi masyarakat, khususnya kalangan muda, dalam mengawal kebijakan ekonomi nasional. Lewat forum ini, pembahasan mengenai BUMN diharapkan tidak berhenti pada aspek kepemilikan negara.
Persoalan akuntabilitas, efektivitas pengelolaan, dan sejauh mana keberadaan perusahaan negara mampu menjawab kebutuhan masyarakat turut menjadi perhatian. KMI mendorong pengawalan terhadap BUMN dilakukan secara konstruktif dengan menempatkan kepentingan publik, profesionalisme pengelolaan, dan keberlanjutan ekonomi sebagai perhatian utama.
Dukungan BSI terhadap kegiatan ini menjadi bagian dari penyelenggaraan ruang dialog yang mempertemukan kalangan akademisi, pelaku usaha, dan pengamat ekonomi. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkaya pertukaran gagasan mengenai penguatan sektor ekonomi nasional dan pengembangan ekosistem usaha yang berkelanjutan.
Penutup: Peran BUMN perlu terus dikaji melalui kinerja yang terukur, tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kontribusinya dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Dialog terbuka dan berbasis kajian menjadi cara agar peran perusahaan negara terus selaras dengan cita-cita membangun Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan berkeadilan dalam pembangunan.