AMBON — Gangguan kesehatan yang dialami sejumlah peserta Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Maluku setelah mengonsumsi makanan katering dalam kegiatan itu berbuntut ke DPRD. Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku Nina Batuatas meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku mengevaluasi menyeluruh penyedia jasa katering yang dipakai dalam Latsar.
Menurut Nina, kejadian tersebut tidak bisa dipandang sekadar persoalan teknis penyelenggaraan kegiatan. Standar keamanan pangan, kualitas makanan, sampai mekanisme pengawasan terhadap vendor yang bekerja sama dengan pemerintah daerah harus ikut dibenahi.
Nina menyoroti tiga hal yang menurutnya wajib masuk evaluasi: standar keamanan pangan, kualitas makanan, dan mekanisme pengawasan vendor. Ketiganya dinilai menjadi titik lemah yang perlu ditelusuri, bukan hanya dampak yang muncul di peserta.
"Gangguan kesehatan yang dialami sejumlah peserta Latsar setelah mengonsumsi makanan harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama menyangkut standar keamanan pangan dan mekanisme pengawasan terhadap vendor yang bekerja sama dengan pemerintah daerah," tegas Nina saat dihubungi dari Ambon, Senin (21/9/2026).
Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan katering dalam kegiatan pemerintah daerah menyangkut dua hal sekaligus: mutu makanan yang disajikan dan tata kelola kerja sama dengan pihak ketiga.
Nina menegaskan DPRD punya fungsi pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk memastikan pelayanan pemerintah berjalan sesuai standar. Fungsi itu, katanya, berlaku juga untuk penyelenggaraan Latsar CPNS.
Karena itu, ia meminta BPSDM memberikan penjelasan mengenai hasil investigasi lapangan yang dilakukan tim gerak cepat gabungan Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Hasil investigasi itu dinilai penting untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan peserta.
Sejauh mana temuan tim gerak cepat gabungan akan membuka jalan perbaikan tata kelola vendor katering di kegiatan Latsar berikutnya, belum dipastikan. DPRD menunggu penjelasan resmi BPSDM Maluku.