AMBON — Sebanyak 16 Klinik Halal resmi beroperasi di 16 kabupaten/kota Indonesia Timur. Layanan ini diinisiasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon untuk mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang kelautan dan perikanan hingga produknya tersertifikasi halal.
Kepala BPPP Ambon Abubakar mengatakan klinik ini menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pendampingan menyeluruh. Mulai dari konsultasi awal, penyusunan dokumen, hingga proses sertifikasi halal.
"Melalui Klinik Halal ini kami mendampingi para pelaku usaha mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen sampai proses sertifikasi halal. Kami ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya memenuhi ketentuan halal, tetapi juga memiliki daya saing tinggi," katanya di Ambon, Jumat.
Untuk memastikan layanan berjalan optimal, BPPP Ambon tidak sekadar membuka gerai. Para penyuluh kelautan dan perikanan telah menjalani pelatihan khusus sebagai pendamping proses produk halal.
Dengan begitu, penyuluh yang selama ini bersentuhan langsung dengan nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan kini punya peran tambahan. Mereka menjadi jembatan informasi antara pelaku usaha dan lembaga sertifikasi halal.
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menilai banyak produk pangan dan olahan UMKM di Maluku yang potensial dipasarkan lebih luas. Namun, potensi itu kerap terhambat oleh belum terpenuhinya standar kualitas, keamanan, legalitas, dan jaminan kehalalan.
"UMKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, produk yang dihasilkan harus terus didorong agar memiliki kualitas, legalitas, dan daya saing," ujarnya.
Menurut Bodewin, semakin banyak produk UMKM bersertifikat halal, semakin besar peluangnya menembus pasar modern. Klinik Halal juga menjawab keluhan pelaku usaha selama ini, terutama keterbatasan informasi dan pendampingan saat mengurus sertifikasi.
Bodewin menambahkan, penguatan fungsi penyuluh merupakan kunci membangun ekosistem usaha yang sehat. Pendampingan tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi menyentuh seluruh rantai produksi.
"Ketika fungsi penyuluh diperkuat, maka sebenarnya kita sedang membangun sebuah rantai pendampingan yang terintegrasi, mulai dari pembangunan kapasitas SDM, pengembangan usaha, peningkatan kapasitas produksi, sampai dengan pemenuhan aspek kehalalan," jelasnya.
Pemerintah Kota Ambon sendiri terus memfasilitasi pelaku UMKM, termasuk dalam hal perizinan dan sertifikasi. Dukungan ini diharapkan membuat produk olahan perikanan Maluku tidak hanya dikenal lokal, tetapi juga kompetitif di pasar nasional.