AMBON — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan tidak ada pilihan lain selain memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela segera berjalan. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (12/6).
"Proyek ini sangat penting dan tidak ada pilihan lain, proyek ini harus segera berjalan karena manfaatnya sangat besar bagi daerah maupun masyarakat," kata Hendrik dalam rilis yang diterima di Ambon.
Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie selaku Ketua Tim Terpadu Penanggulangan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Timdu PDSK) melaporkan, dari 268 warga terdampak, sebanyak 187 orang telah selesai didata. Luas lahan kebun yang tercatat mencapai 95,84 hektare.
Objek pendataan meliputi lahan, bangunan, kebun, dan tanaman tumbuh milik masyarakat. Untuk tanaman berkayu, prosesnya masih berlangsung karena memerlukan pengukuran teknis diameter dan tinggi sebagai dasar penilaian.
"Kami menambah personel di lapangan agar proses pendataan dapat dipercepat tanpa mengurangi akurasi hasilnya," ujar Sadali.
Pemerintah Provinsi Maluku berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
Hendrik menekankan seluruh tahapan penyediaan lahan dan penanganan dampak sosial harus dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai regulasi. "Kami berharap seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari yang dapat menghambat penyelesaian santunan maupun pelaksanaan pembangunan proyek," katanya.
Sadali memastikan seluruh tahapan mulai dari pendataan, pengumuman hasil, masa sanggah, penilaian oleh tim independen, hingga pembayaran santunan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara percepatan proyek dan perlindungan hak masyarakat terdampak.
Pemprov Maluku berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKK Migas, kontraktor pelaksana, dan masyarakat terus diperkuat. Targetnya, penyediaan lahan untuk pengembangan Lapangan Abadi Masela dapat selesai tepat waktu, mendukung percepatan groundbreaking dan target produksi proyek tersebut.