MALUKU — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengumumkan, PT DSI akan memulai operasinya dalam dua fase. Pada fase pertama, yang berlangsung dari 1 Juni hingga akhir 2026, perusahaan ini hanya menjalankan fungsi pengawasan. Para eksportir tetap bisa melakukan kegiatan ekspor seperti biasa, namun wajib melaporkan setiap transaksi komoditas yang akan dikirim ke luar negeri.
"Implementasinya mulai besok 2026, yang merupakan periode transisi dimana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa, namun perusahaan wajib melaporkan," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Pelaporan awal ini menjadi kunci bagi PT DSI untuk mengumpulkan data real-time harga dan volume ekspor. Tujuannya, agar negara bisa memverifikasi apakah komoditas yang dijual oleh para pelaku usaha menggunakan harga wajar dan sesuai dengan apa yang dilaporkan ke negara. Jika ditemukan kejanggalan, pemerintah bisa segera melakukan koreksi sebelum masuk ke fase kedua.
Memasuki 1 Januari 2027, PT DSI akan memasuki fase kedua. Pada fase ini, perusahaan tidak lagi sekadar mengawasi, tetapi secara aktif membeli komoditas dari para eksportir untuk kemudian diekspor secara mandiri. Skema ini mirip dengan model trading house yang selama ini diterapkan oleh negara-negara produsen komoditas lain.
Dengan model ini, pemerintah berharap bisa mendapatkan posisi tawar yang lebih kuat di pasar global dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekspor.
Mengapa tiga komoditas ini yang dipilih? Menko Airlangga menjelaskan, batubara, CPO, dan ferro alloy merupakan kontributor utama surplus ekspor Indonesia. Sepanjang tahun lalu, ketiganya menyumbang 23,4% dari total ekspor nasional, atau setara dengan USD66,13 miliar. Bahkan, surplus neraca perdagangan yang terus terjaga selama 71 bulan berturut-turut sebagian besar ditopang oleh kinerja ketiga komoditas ini.
Dengan pengawasan yang lebih ketat melalui PT DSI, pemerintah ingin memastikan bahwa tren positif ini tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kas negara.