Pencarian

Kemenkum Uji Publik RUU Keamanan Laut di Unpatti Ambon, Nelayan hingga Bakamla Ikut Beri Masukan

Jumat, 20 November 2026 • 07:00:31 WIB
Kemenkum Uji Publik RUU Keamanan Laut di Unpatti Ambon, Nelayan hingga Bakamla Ikut Beri Masukan
Suasana uji publik RUU Keamanan Laut di Aula Fakultas Hukum Unpatti Ambon.

AMBON — Uji publik tersebut berlangsung di Aula Lantai III Fakultas Hukum Unpatti dan menjadi salah satu tahapan pengujian konsep RUU Keamanan Laut di kawasan timur Indonesia. Sebelum Ambon, kegiatan serupa digelar di Manado dan Batam.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Farida Wahid menyatakan forum di Ambon penting untuk memastikan regulasi nasional memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan. Masukan dari akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat pesisir dinilai dibutuhkan untuk memperkuat identifikasi persoalan keamanan laut.

"Melalui forum uji publik ini, kami membuka ruang diskusi yang seluas-luasnya terhadap kritik, koreksi, dan pengembangan dari seluruh pemangku kepentingan di daerah. Masukan yang dihimpun sangat krusial agar Naskah Akademik RUU Keamanan Laut ini bertumpu pada landasan ilmiah yang kokoh sekaligus mampu menjawab persoalan nyata di lapangan," ujar Farida.

Kondisi geografis Maluku yang didominasi perairan membuat daerah ini punya posisi strategis dalam memberi masukan terhadap penyempurnaan substansi RUU.

Lima Isu yang Dibahas: Coast Guard hingga Perlindungan Nelayan

Pembahasan dalam forum mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain penataan kelembagaan coast guard, pembagian kewenangan antarinstansi, integrasi sistem informasi dan operasi, penyelarasan prosedur penegakan hukum, serta perlindungan hak masyarakat pesisir.

Forum itu melibatkan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Maluku, tim Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Akademisi Unpatti serta Akademi Maritim Maluku turut hadir bersama tim penyusun naskah akademik.

Bakamla hingga Kejati Maluku Duduk Satu Forum

Instansi pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat antara lain Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Sekretariat Negara. Hadir pula Bakamla, TNI AL Kodaeral IX, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Negeri Ambon, dan BIN Daerah Maluku.

Dari unsur pengawasan laut, hadir Dirpolairud, Bea Cukai, Imigrasi, KSOP, PSDKP, KPLP, Lanud Pattimura, Basarnas, dan Balai Karantina. Perwakilan Pemprov Maluku, Pemkot Ambon, dan sejumlah dinas teknis juga mengikuti kegiatan tersebut.

Aspirasi Nelayan Tradisional Masuk ke Naskah Akademik

Suara masyarakat pesisir diserap melalui keterlibatan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Ambon, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Maluku, dan Relawan Penjaga Laut Nusantara Ambon. Kehadiran ketiga kelompok itu memastikan persoalan yang dihadapi nelayan kecil ikut terangkat dalam pembahasan.

Kemenkum berharap uji publik menghasilkan Naskah Akademik RUU Keamanan Laut dengan landasan akademik kuat dan rumusan kebijakan yang sesuai kebutuhan pengelolaan keamanan laut nasional. Regulasi itu diharapkan memperkuat sistem keamanan laut yang efektif dan terintegrasi, sekaligus memberi perlindungan serta manfaat bagi masyarakat pesisir dan nelayan.

Follow kabartual.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: terasmaluku.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks