AMBON — Konsolidasi negeri adat ditempuh lewat jalur wilayah administratif, bukan lewat pertemuan akbar tunggal. Reza menjelaskan, setiap kabupaten dan kota akan menjadi simpul pengumpulan raja dan pemangku adat sebelum program lima tahunan Majelis Latupati Maluku dirumuskan bersama.
Langkah itu disiapkan sebagai program jangka pendek, terpisah dari agenda kerja lima tahunan. Menurut Reza, tiga bulan pertama dipakai untuk mempertemukan para raja lintas wilayah.
Mengapa Raja Antarkabupaten Perlu Saling Kenal
Reza menilai koordinasi di negeri adat akan tersendat bila para raja di kabupaten dan kota tidak saling mengenal. Penguatan komunikasi antarraja disebutnya mempermudah penyelesaian persoalan yang muncul di masing-masing wilayah.
Konsolidasi juga diposisikan sebagai fondasi agar program Majelis Latupati Maluku bisa dirumuskan dan dijalankan bersama-sama, bukan berjalan sendiri-sendiri di tiap negeri.
"Pada tiga bulan pertama, kita akan melakukan konsolidasi seluruh negeri-negeri adat di Maluku melalui masing-masing wilayah kabupaten dan kota. Ini penting agar seluruh raja bisa saling mengenal dan membangun koordinasi," kata Reza kepada wartawan usai pengukuhannya.
Gagasan Anak Piara dari Tokoh yang Pernah Bertugas di Maluku
Reza merespons positif usulan pemberdayaan anak-anak Maluku melalui program anak piara atau anak asuh. Gagasan itu akan dibahas bersama Sekretaris Umum Majelis Latupati Maluku, Patih Maluku, serta Upulatu Maluku sebelum diterjemahkan jadi program konkret.
Sasaran yang disebut Reza adalah tokoh yang pernah bertugas di Maluku, dari unsur kejaksaan, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, hingga pejabat lain yang kini berdinas di Jakarta. Mereka diajak menjadi orang tua asuh bagi anak-anak Maluku.
"Kenapa tidak kita mengajak mereka yang pernah datang dan bertugas di Maluku untuk memilih satu atau dua anak asuh. Dengan demikian, kita membangun kebersamaan dalam kasih, sekaligus menjaga hubungan persaudaraan dengan orang-orang yang pernah mengenal dan mengabdi di Maluku," ujarnya.
Raja Diminta Berpijak pada Kepentingan Warga Negeri
Reza menegaskan peran raja dalam pembangunan daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kebijakan, perencanaan, dan aksi nyata pemerintah negeri diminta berangkat dari kebutuhan masyarakat adat.
Ia menyebut raja tidak boleh berorientasi pada kepentingan pribadi atau kedudukan. Tanggung jawab pemimpin negeri, menurut Reza, diwariskan melalui garis keturunan leluhur dan dipercayakan oleh masyarakat.
Aturan yang sama berlaku saat raja berkomunikasi dengan investor maupun unsur politik. Semua komunikasi diminta tetap berpijak pada kepentingan masyarakat negeri.
"Apapun yang dilakukan oleh raja, baik dalam membuat kebijakan, menyusun perencanaan maupun melakukan aksi nyata, semuanya harus bertitik tolak pada kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan rajanya sendiri," tegas Reza.
Melalui konsolidasi negeri adat dan penguatan nilai budaya, Majelis Latupati Maluku berharap lembaga adat makin berperan sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Reza dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Latupati Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).
