AMBON — Team Leader Program SKALA, Petra Karetji, menyatakan dukungan terhadap Maluku merupakan bagian dari perhatian program tersebut terhadap kebutuhan wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, pendekatan yang dipakai adalah berkolaborasi dengan pemerintah, bukan mengambil alih peran pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Kelompok Rentan Jadi Sasaran Utama Program SKALA di Maluku
Petra menyebut sejumlah kelompok yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program di daerah. Cakupannya meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan dan anak, serta masyarakat adat.
"Kelompok masyarakat rentan yang menjadi perhatian meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan dan anak, serta masyarakat adat," ucap Petra.
Fokus pada kelompok rentan itu sejalan dengan arah program yang mendukung pemerintah mengurangi kemiskinan dan disparitas antarwilayah. Wilayah Indonesia Timur, termasuk Maluku, menjadi salah satu perhatian karena kebutuhan daerah yang berbeda-beda.
Penguatan Data dan Analisis untuk Kebijakan Antikemiskinan
Dukungan SKALA dilakukan melalui penguatan pemanfaatan data dan analisis di daerah. Data yang tersedia diharapkan dapat disinkronkan agar pemerintah memperoleh dasar yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan.
Menurut Petra, pendekatan berbasis data itu mencakup tata kelola pemerintahan, mulai dari pemanfaatan data untuk analisis hingga perencanaan dan penganggaran program. Dengan begitu, keputusan yang diambil pemerintah daerah berpijak pada kondisi riil masyarakat.
"Jadi mendukung, bukan menggantikan peran sama sekali dari pemerintah," ucapnya menegaskan.
Program Berjalan Sejak 2023 dengan Skema Delapan Tahun
Program SKALA telah dimulai sejak 2023 dan direncanakan berlangsung selama delapan tahun. Dalam pelaksanaannya, program tersebut mendukung berbagai upaya pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat, terutama kelompok yang berada dalam kondisi rentan.
Petra menegaskan, SKALA tidak menggantikan peran pemerintah, melainkan mendukung aspek yang masih membutuhkan peningkatan kapasitas. Dukungan itu menyentuh tata kelola pemerintahan di daerah, dari pemanfaatan data hingga perencanaan dan penganggaran.
"Kalau dari perspektif kami, program seperti SKALA ini adalah salah satu wujud perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah," kata Petra.
Dengan skema kemitraan lintas negara, program ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama kebijakan. Peran SKALA lebih pada penguatan kapasitas dan penyediaan dasar analisis untuk mempercepat akselerasi layanan dasar di wilayah Indonesia Timur.
