JAKARTA — Abrasi di pesisir Maluku disebut semakin masif dalam lima tahun terakhir. Kondisi itu mendorong Gubernur Hendrik Lewerissa untuk membawa langsung para kepala daerah ke pusat, memastikan kebutuhan infrastruktur dasar tidak lagi tertahan di meja birokrasi.
Dalam pertemuan dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, Pemprov Maluku mengajukan prioritas pembangunan yang menyasar langsung titik-titik rawan di wilayah kepulauan. Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah bupati dan wali kota dari Maluku.
Bendungan, Air Bersih, dan Talud untuk 1.400 Pulau
Lewerissa menyebut provinsi dengan lebih dari 1.400 pulau dan 92 persen wilayah laut ini menghadapi tantangan ganda: keterbatasan air bersih di pulau-pulau kecil dan abrasi pesisir yang kian parah akibat cuaca ekstrem.
“Abrasi di wilayah pesisir semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat pesisir sangat merasakan dampaknya,” ujar Gubernur Maluku dalam pernyataan yang dikutip dari rilis resmi, Senin.
Pemprov mendorong pembangunan bendungan sebagai solusi jangka panjang penyediaan air baku, sekaligus talud pengaman pantai untuk melindungi pemukiman warga yang terancam tergerus ombak.
Kawasan Bantaran Sungai Juga Jadi Sorotan
Selain pesisir, penanganan bantaran sungai juga masuk dalam daftar prioritas yang dibahas dalam pertemuan. Lewerissa menekankan bahwa kawasan ini semakin rentan saat cuaca ekstrem melanda.
Pemerintah pusat melalui Ditjen SDA disebut memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Namun, belum ada angka pasti terkait alokasi anggaran atau jadwal pelaksanaan proyek yang disepakati dalam pertemuan itu.
Bupati Aru Ikut Turun Langsung ke Meja Dirjen
Kehadiran Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, dalam pertemuan ini menjadi sinyal bahwa kebutuhan infrastruktur di daerah kepulauan paling timur Maluku juga menjadi prioritas. Aru dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan akses air bersih yang terbatas dan garis pantai yang terus berubah akibat abrasi.
Pertemuan ini merupakan bagian dari strategi Pemprov Maluku untuk mempercepat eksekusi proyek infrastruktur strategis dengan menggandeng langsung pemerintah pusat, tanpa melalui jalur birokrasi yang panjang. Langkah serupa direncanakan akan dilakukan secara berkala untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
