AMBON — Gagasan pengukuhan anak adat bagi para pemimpin yang bertugas di Maluku muncul dalam forum pengukuhan kepengurusan Majelis Latupati Maluku. Vanath menilai para pemimpin dari luar daerah tetap bagian penting penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, dan pelayanan kepada warga Maluku.
Karena itu, Wagub meminta Majelis Latupati menyusun mekanisme dan tata cara pengukuhan sesuai ketentuan adat. Termasuk menentukan sebutan atau gelar adat yang tepat bagi pimpinan TNI, Polri, dan pejabat sipil.
Vanath menyebut dirinya bersama Ketua Latupati akan langsung menghadap Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. Tujuannya agar usulan pengukuhan anak adat dirumuskan menjadi program pemerintah daerah.
"Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku," ujar Vanath.
Lewerissa tidak hadir dalam kegiatan karena menjalankan tugas di Namlea sebelum bertolak ke Jakarta. Vanath menyampaikan salam gubernur kepada peserta yang hadir.
Vanath menegaskan pengukuhan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial atau pemberian atribut adat semata. Pengakuan itu perlu diperkuat sertifikat atau keputusan adat yang ditandatangani.
Dengan dokumen resmi, ikatan adat diharapkan punya nilai historis dan tetap melekat meski pemimpin tersebut sudah selesai bertugas di Maluku.
"Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku," jelasnya.
Menurut Vanath, langkah tersebut bisa memperluas jaringan persaudaraan warga Maluku dengan para pemimpin yang pernah mengabdi di daerah ini. Hubungan itu juga diharapkan memperkuat kedekatan Maluku dengan unsur kepemimpinan di tingkat nasional.
Kepengurusan baru ditetapkan lewat Surat Keputusan Nomor 01/MLM/XI/2026 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua dan Sekretaris Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031. Reza Valdo Maspaitella menjabat Ketua Umum, Salhana Pelu sebagai Sekretaris Umum.
Vanath mewakili Pemerintah Provinsi Maluku mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dikukuhkan. Ia juga memberi apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya di bawah Ibrahim Wokas.
"Kami percaya pengurus yang baru akan meneruskan apa yang belum selesai dan mengurus hal-hal lain yang masih perlu dilakukan. Selamat menjalankan tugas untuk kemajuan Maluku," katanya.
Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimda Maluku, Wali Kota Ambon, Wakil Wali Kota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, serta jajaran pengurus Majelis Latupati Maluku.
Di kesempatan yang sama, Vanath menyampaikan Gubernur Maluku dijadwalkan menerima keputusan penetapan A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.