DOBO — Penyusunan rancangan awal PPKD Tahun 2026 melibatkan pemerintah daerah, lembaga adat, budayawan, hingga generasi muda. Kaidel menegaskan dokumen kebudayaan bukan sekadar catatan warisan masa lalu, melainkan fondasi identitas dan pemandu arah pembangunan daerah.
"Kebudayaan adalah fondasi identitas, jati diri, sekaligus pemandu arah pembangunan masa depan bangsa, tak terkecuali bagi Kabupaten Kepulauan Aru yang kita cintai ini," ujar Kaidel di hadapan peserta forum.
Kabupaten Kepulauan Aru menyimpan kekayaan tradisi, adat istiadat, bahasa, kesenian, serta nilai kearifan lokal yang dinilai unik dan bernilai tinggi. Kekayaan itu, menurut Kaidel, perlu dilindungi dan dikembangkan agar tetap hidup di tengah masyarakat.
Penyusunan PPKD menjadi bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Regulasi itu mengatur upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan.
Kaidel menilai rancangan awal PPKD 2026 menjadi langkah penting merumuskan kebijakan pembangunan kebudayaan yang terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan. Dokumen itu diharapkan jadi landasan arah kebijakan pemajuan budaya daerah dalam jangka panjang.
Perkembangan globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan nilai budaya lokal. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat diminta ambil peran aktif agar tradisi serta adat istiadat tidak tergerus perubahan zaman.
"Tantangan arus globalisasi dan modernisasi saat ini menuntut kita untuk bergerak cepat namun tetap cermat. Kita tidak boleh membiarkan nilai-nilai luhur adat istiadat kita tergerus zaman," tegas Kaidel.
Selain pelestarian, Bupati mendorong kebudayaan menjadi salah satu pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu caranya lewat sinergi antara kebudayaan dan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal.
Kaidel meminta tim penyusun memastikan proses PPKD berjalan partisipatif dengan pendekatan bottom-up. Dokumen yang dihasilkan harus benar-benar menggambarkan kondisi dan realitas kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat Kepulauan Aru, dari Godor Jurin hingga Surun Toi-Toi.
Pemerintah daerah, lembaga adat, budayawan, dan generasi muda diharapkan berkontribusi melalui pemikiran, gagasan, serta penyediaan data yang akurat. Kaidel juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, panitia pelaksana, narasumber, tokoh adat, serta budayawan yang terus menjaga budaya masyarakat Jargaria.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Aru Mohamad Djumpa, Ketua DPRD Aru Penina Loy, Sekretaris Daerah A. Pokar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aris F.I. Gainau, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, serta undangan lainnya.