AMBON — Kuliah umum tersebut mengangkat tema "Keberagaman Budaya, Koeksistensi Etnis dan Pluralisme Hukum: Perspektif Antropologis pada Masyarakat Kepulauan". Materi itu menjadi bagian dari pembelajaran Mata Kuliah Antropologi Hukum di Wilayah Kepulauan.
Lewat forum tersebut, mahasiswa dan sivitas akademika Unpatti diajak mendalami hubungan antaretnis serta dinamika pluralisme hukum dalam kehidupan masyarakat kepulauan. Kajian itu dinilai relevan dengan kondisi Maluku yang majemuk.
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Unpatti, Dr. Julista Mustamu, S.H., M.H., menilai pengembangan kajian hukum di Maluku tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya, pendekatan interdisipliner menjadi kebutuhan.
"Pengembangan kajian hukum di Maluku membutuhkan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif antropologi, etnografi, dan kearifan lokal," kata Julista saat membuka kegiatan.
Pernyataan itu menempatkan antropologi hukum bukan sebagai pelengkap, melainkan bagian dari cara membaca persoalan hukum di wilayah kepulauan. Kearifan lokal masuk sebagai bahan pertimbangan, bukan sekadar warisan budaya.
Kehadiran Prof. Gábor Biczó menjadi langkah awal penjajakan kerja sama antara Unpatti dan Universitas Debrecen. Kedua institusi membuka peluang kolaborasi akademik yang lebih luas.
Unpatti secara konsisten memperluas jejaring akademik internasionalnya lewat kegiatan semacam ini. Kuliah umum dipilih sebagai format yang mempertemukan akademisi asing langsung dengan mahasiswa.
Tema koeksistensi etnis yang diangkat dalam kuliah umum menyentuh persoalan hidup bersama antarkelompok masyarakat. Di Maluku, topik ini memiliki akar sejarah panjang yang kerap menjadi bahan kajian akademik.
Perspektif antropologis yang dibawa Universitas Debrecen memberi sudut pandang pembanding bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unpatti. Pembelajaran tidak berhenti pada teks hukum, tetapi masuk ke praktik sosial masyarakat kepulauan.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Unpatti menyiapkan kelanjutan dari forum ini melalui mata kuliah Antropologi Hukum di Wilayah Kepulauan. Kerja sama dengan Universitas Debrecen akan ditindaklanjuti sesuai kesepakatan kedua pihak.