AMBON — Dari 141 Puskesmas yang diusulkan diperbaiki, sebanyak 41 unit masuk kategori rusak berat, 38 unit rusak sedang, dan 62 unit rusak ringan. Data teknis itu merupakan hasil koordinasi Pemprov Maluku dengan Kementerian Kesehatan RI sebelum usulan dibawa ke Jakarta.
Hendrik Lewerissa menempatkan Puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan. Menurutnya, warga di pulau-pulau terluar paling bergantung pada fasilitas tingkat pertama karena jarak ke rumah sakit rujukan sangat jauh.
Renovasi total RSUD dr. M. Haulussy diusulkan karena rumah sakit itu menjadi rujukan utama di Maluku. Kapasitas, kualitas fasilitas, dan jangkauan layanan rujukan dinilai perlu dinaikkan agar mampu menampung pasien dari seluruh wilayah kepulauan.
Pemprov Maluku juga mempertimbangkan pembagian fungsi dengan RSUD dr. Ishak Umarella yang berjarak sekitar 20 menit dari Haulussy. Kedua rumah sakit diarahkan agar pelayanannya tidak tumpang tindih, dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga medis dan dokter spesialis.
Untuk layanan kesehatan jiwa, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) tetap diarahkan memperkuat fungsinya sebagai bagian dari layanan terintegrasi.
Hendrik menyebut kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan di Maluku sangat besar, sementara kemampuan anggaran daerah terbatas. Karena itu, dukungan Kementerian Kesehatan menjadi syarat utama agar rencana ini berjalan.
"Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah serta besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Maluku yang tersebar di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027," tegas Gubernur dalam siaran pers yang diterima media di Ambon, (3/11/2026).
Perbaikan 141 Puskesmas disebut sebagai upaya memastikan warga di seluruh Maluku mendapat layanan yang layak, aman, dan berkualitas. Kondisi geografis kepulauan membuat akses ke rumah sakit rujukan tidak selalu mudah.
"Keberadaan Puskesmas sangat penting, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas rumah sakit," terang Gubernur.
Usulan ke Kementerian Kesehatan mencakup dukungan pembiayaan untuk rehabilitasi dan perbaikan seluruh unit Puskesmas tersebut. Pemprov Maluku menargetkan pembenahan infrastruktur kesehatan ini masuk agenda 2027, dengan hasil audiensi bersama Wamenkes II menjadi dasar pembahasan anggaran berikutnya.