MALUKU — Peneliti BRIN Marcellinus Mandira Budi Utomo mengintegrasikan data satelit, pemodelan atmosfer, dan analisis kuantitatif untuk mengukur potensi dampak karhutla terhadap kesehatan penduduk Kalimantan. Kajian itu menunjukkan partikulat halus PM2,5 dari kebakaran terbawa hingga wilayah yang jauh dari titik api. Hasil pemodelan diposisikan sebagai bahan pertimbangan penguatan pemantauan kualitas udara dan peringatan dini, bukan angka kematian aktual.
Kajian Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PR MB) Badan Riset dan Inovasi Nasional menyoroti jalur paparan yang jarang terlihat langsung: partikulat halus dari kebakaran hutan dan lahan yang terbang melintasi batas wilayah. Marcellinus Mandira Budi Utomo, peneliti PR MB BRIN, menekankan bahwa penduduk yang tinggal jauh dari titik kebakaran tetap berpotensi terpapar polusi udara.
Pendekatan yang dipakai bukan pengukuran lapangan tunggal, melainkan penggabungan beberapa lapis data. Aktivitas kebakaran dipantau lewat satelit, lalu diterjemahkan menjadi estimasi konsentrasi PM2,5, ditumpangkan pada distribusi penduduk, dan dibandingkan dengan data mortalitas dasar di Kalimantan.
Marcellinus merangkai tiga komponen utama: titik panas yang terekam satelit, sebaran konsentrasi partikulat halus, dan jumlah penduduk yang berada di jalur paparan. Data mortalitas dasar dipakai sebagai pembanding untuk melihat keterkaitan antara aktivitas kebakaran dan kualitas udara.
Hasilnya berupa estimasi potensi dampak, bukan vonis sebab-akibat. Marcellinus secara eksplisit mengingatkan bahwa angka dalam kajian tidak bisa dibaca sebagai jumlah kematian aktual yang seluruhnya terbukti akibat karhutla.
Pemodelan juga tidak dirancang untuk merangkum seluruh penderitaan masyarakat terdampak. Batasan metodologi itu, menurutnya, harus ikut dibaca setiap kali hasil kajian dikutip.
Meski bersifat estimasi, keluaran kajian diarahkan ke kebutuhan operasional. Marcellinus menempatkan informasi potensi dampak kesehatan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat pemantauan kualitas udara, penyampaian peringatan dini, perlindungan kelompok rentan, dan kesiapan pelayanan kesehatan saat kebakaran terjadi.
"Informasi mengenai potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memperkuat pemantauan kualitas udara, penyampaian peringatan dini, perlindungan kelompok rentan, dan kesiapan pelayanan kesehatan ketika kebakaran terjadi," ujar Marcellinus, dikutip detikINET, Jumat (30/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan dalam forum Sharing Session Karhutla di Indonesia: Urun Rembug Akademik untuk Memahami Masalah dan Strategi Mengatasinya, Rabu (28/10). Forum tersebut hasil kolaborasi PR MB BRIN dan Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI).
Kasmita Widodo dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) membandingkan data titik panas dengan wilayah adat yang sudah terdaftar. Perbandingan itu dipakai untuk melihat persebaran hotspot dalam kaitannya dengan wilayah kelola masyarakat adat maupun kawasan berizin pemanfaatan.
Kasmita menegaskan perbandingan data tidak otomatis membuktikan hubungan sebab-akibat, apalagi menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran. Baginya, pengakuan wilayah adat dan integrasi data menjadi kunci agar pengelolaan wilayah dan penanganan karhutla lebih tepat sasaran.
Guru Besar Antropologi Ekologi Universitas Airlangga, Muhammad Adib, menyoroti pengelolaan sumber daya bersama dan tata kelola air di tingkat masyarakat. Pemantauan kebakaran berskala luas, menurutnya, perlu dilengkapi pemahaman kondisi lokal dan keterlibatan warga.
Pengelolaan air di wilayah rawan kebakaran menuntut pembagian kewenangan yang jelas antar tingkat pemerintahan, plus dukungan anggaran yang memadai. Pencegahan tidak cukup mengandalkan pantauan dari luar, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat mengelola sumber daya di lingkungannya.
Dari perspektif kehutanan, Krystof Obidzinski dari European Forest Institute menilai karhutla menjadi tantangan bagi agenda kehutanan Indonesia. Dua agenda yang disebut terdampak adalah target net sink karbon pada 2030 dan pengembangan multi-use forestry.
Dampak kebakaran tidak berhenti di kerusakan ekosistem. Obidzinski menyebut karhutla dapat memengaruhi produksi, ketenagakerjaan, perdagangan, kepercayaan pembeli, hingga dukungan lembaga keuangan. Penanganannya pun menuntut kesiapsiagaan berkelanjutan, pembagian tanggung jawab pusat-daerah, dan anggaran pencegahan yang memadai.
Kepala PR MB BRIN, Aulia Hadi, berharap pertukaran perspektif dalam forum menghasilkan kontribusi akademik sekaligus strategi penanganan karhutla. Ia membuka peluang penyusunan policy brief sebagai masukan bagi perumusan kebijakan.
Ketua AAI Bambang Hudayana menilai diskusi lintas disiplin penting untuk memperluas perhatian terhadap persoalan lingkungan. Kajian antropologi, katanya, masih cenderung berfokus pada persoalan di daratan, padahal Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan lingkungan yang beragam.
Rangkaian temuan itu menempatkan karhutla sebagai persoalan lintas sektor: kesehatan publik, tata kelola wilayah, hingga fiskal daerah. Bagi pengguna di wilayah terdampak, indikator paling praktis tetap kualitas udara harian dan kesiapan layanan kesehatan setempat.