AMBON — Collin Leppuy menyoroti pengelolaan pinjaman dana PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp174 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Menurutnya, dana tersebut tidak mengakomodasi Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Kondisi serupa, kata Collin, bukan kali pertama terjadi. Ia menilai ketimpangan alokasi anggaran pembangunan di Maluku sebagai persoalan berulang yang terus merugikan masyarakat Aru.
"Ini pemandangan lama yang sudah sering dipertontonkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku. Kepulauan Aru selalu menjadi korban utama," tegas Collin dalam keterangan persnya di Ambon, Senin (26/10/2026).
Collin memakai istilah structural finance crime atau kejahatan anggaran terstruktur untuk menggambarkan pola alokasi anggaran yang dinilainya tidak adil dan berulang. Istilah itu merujuk pada ketimpangan distribusi anggaran yang terus terjadi.
Dampaknya, menurut Collin, tampak pada lambatnya percepatan pembangunan di Aru, tingginya kemiskinan, dan semakin lebarnya kesenjangan antarwilayah. Ia menilai masyarakat Aru menanggung beban dari pola tersebut.
Collin menyinggung kemenangan pasangan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath pada Pilgub Maluku 2024 di Kabupaten Kepulauan Aru. Ia menyebut perolehan suara pasangan tersebut di Aru mencapai 21.782 suara.
Dukungan itu, menurut Collin, tidak terlepas dari harapan agar pasangan tersebut memberi perhatian lebih besar terhadap pembangunan daerah kepulauan. Saat berkampanye di Aru, Hendrik Lewerissa disebut berjanji memperhatikan pembangunan daerah serta mengakomodasi putra-putri terbaik Aru dalam pemerintahan Provinsi Maluku.
"Setelah dua tahun memimpin Maluku sebagai gubernur, Aru benar-benar diabaikan. Sampai saat ini belum ada anak-anak Aru yang direkrut masuk ke Pemprov Maluku sesuai janji kampanye," ujarnya.
Kritik Collin juga diarahkan kepada delapan anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan Maluku VI. Dapil itu meliputi Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tenggara.
Ia menilai para wakil rakyat tersebut belum maksimal memperjuangkan kepentingan seluruh wilayah basis pemilih mereka, khususnya Kepulauan Aru, dalam pembahasan dan distribusi anggaran pembangunan. Keberadaan Ketua DPRD Provinsi Maluku yang berasal dari dapil tersebut, kata Collin, semestinya menjadi kekuatan untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan.
"Kalau bicara dalam konteks dapil, berarti bukan saja Tual dan Maluku Tenggara, tetapi juga Aru. Kedelapan wakil rakyat itu mendapat suara signifikan di Aru, tetapi saat urusan pembagian kue pembangunan dari APBD Maluku, mereka benar-benar melupakan Kepulauan Aru," kritiknya.
Collin menyoroti kontribusi Kepulauan Aru terhadap perekonomian Maluku, terutama dari sektor perikanan. Ia menyebut kontribusi sektor perikanan Aru mencapai sedikitnya Rp26 miliar, sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tersebut disebutnya lebih dari Rp3 triliun.
Ia juga menyinggung potensi penerimaan dari aktivitas pemanfaatan ruang laut serta sektor kehutanan. Besarnya potensi sumber daya alam itu, menurut Collin, semestinya menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan pembangunan provinsi, termasuk penentuan distribusi anggaran yang lebih proporsional.
"Jadi Aru itu penentu, bukan pelengkap. Aru itu subjek pembangunan, bukan objek. Pemerintah Provinsi Maluku salah besar kalau memberlakukan Aru seperti anak tiri," tegasnya.
Collin menilai kondisi geografis Kepulauan Aru yang terdiri atas banyak pulau membutuhkan dukungan anggaran lebih besar. Tujuannya agar pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dapat menjangkau masyarakat secara merata.
Persoalan tersebut, kata dia, berkaitan dengan upaya menekan angka kemiskinan di Maluku. Percepatan pembangunan di Aru perlu menjadi bagian penting dari strategi pemerintah provinsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.
"Kalau Gubernur Maluku ingin mengurangi angka kemiskinan di Aru, ya urus Aru. Dorong sejumlah pembangunan dengan dana APBD Maluku ke Aru agar kesenjangan dan kemiskinan bisa ditekan sehingga angka kumulatif kemiskinan di Maluku bisa berkurang," katanya.