MASOHI — Pemerintah mencatat masih ada sekitar 7.000 kawasan kumuh di Indonesia. Dari jumlah itu, penanganan pada 2026 ditargetkan mencakup 436 hektare yang tersebar di 16 provinsi melalui Program Gerakan ASRI dan 3 Juta Rumah.
Bagi Maluku Tengah, arah penanganan permukiman kumuh tidak berhenti pada pembangunan fisik. Pemkab menekankan pendekatan yang juga menyasar terciptanya lingkungan sehat, tertata, dan berkelanjutan.
Forum yang digelar di Jakarta itu menghasilkan Peraturan Menteri Koordinator tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu. Regulasi ini menyatukan empat urusan yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri: rumah tidak layak huni, air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka hijau.
Dengan payung tersebut, kementerian dan pemerintah daerah memiliki rujukan tunggal saat menyusun program maupun mengajukan usulan ke pusat. Koordinasi pusat-daerah jadi lebih mudah dipertanggungjawabkan.
Pendekatan penanganan kumuh di Maluku Tengah diarahkan sejalan dengan gagasan Green Infrastructure. Konsep ini menempatkan kawasan layak huni sebagai hasil akhir, bukan sekadar jumlah unit rumah yang dibangun.
Artinya, lingkungan yang sehat, tertata, dan berwawasan lingkungan menjadi ukuran keberhasilan. Pendekatan ini menempel pada kebutuhan warga di kawasan padat, mulai dari drainase hingga ruang terbuka.
Angka 436 hektare di 16 provinsi menjadi patokan kerja 2026. Target itu dijalankan lewat dua program sekaligus, yakni Gerakan ASRI dan 3 Juta Rumah.
Sementara total kawasan kumuh nasional yang masih tercatat mencapai sekitar 7.000 titik. Selisih antara luas target dan jumlah titik menunjukkan penanganan berjalan bertahap, tidak sekaligus.
Kehadiran Bupati Zulkarnain Awat Amir di forum itu menandai Maluku Tengah masuk dalam arus koordinasi pusat. Pemkab kini memiliki dasar untuk menyelaraskan usulan program dengan regulasi baru dari Kemenko Infra.
Langkah berikutnya bergantung pada sinkronisasi data kawasan kumuh daerah dengan target nasional. Tanpa data yang cocok, usulan pembangunan berisiko tidak masuk prioritas.