AMBON — Keberadaan negeri-negeri adat di Maluku dinilai menyimpan potensi ekonomi besar yang selama ini belum dioptimalkan dalam strategi pembangunan daerah. Ary Sahertian, anggota DPRD Provinsi Maluku, menegaskan bahwa pengembangan potensi tersebut harus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan bisa langsung dirasakan masyarakat di tingkat negeri.
Menurut Ary, karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan justru menjadi modal utama. Setiap negeri memiliki kekuatan yang berbeda-beda, mulai dari sektor pertanian, perikanan, sumber daya alam, hingga kekayaan budaya yang bisa dikembangkan menjadi penggerak ekonomi lokal.
Ary menjelaskan, pendekatan pembangunan yang diseragamkan tidak akan efektif di Maluku. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau membuat setiap negeri memiliki tantangan dan peluang yang berbeda.
“Ini sebuah kepulauan. Di beberapa tempat ada desa dan negeri yang memiliki potensi masing-masing. Hampir semua kabupaten memiliki kekuatan itu,” ujarnya saat dihubungi dari Ambon, Senin (24/8/2026).
Ia mencontohkan, ada negeri yang unggul di sektor kelautan, sementara negeri lain memiliki potensi besar di bidang perkebunan atau bahkan pariwisata budaya. Kekuatan-kekuatan inilah yang menurutnya harus dipetakan secara serius oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Dorongan ini disampaikan Ary di tengah kebutuhan mendesak akan pemerataan pembangunan di Maluku. Ia menilai selama ini banyak kebijakan yang masih bersifat top-down dan kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat di negeri-negeri adat.
Padahal, negeri adat tidak hanya menyimpan nilai identitas dan tradisi, tetapi juga aset ekonomi yang bisa dikelola secara berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, potensi ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.
Ary menekankan agar pemerintah daerah memasukkan pengembangan negeri adat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan begitu, penganggaran dan program kerja bisa lebih terarah dan tepat sasaran.
“Karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan dengan keberadaan negeri-negeri adat menjadi modal penting yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap ke depan, negeri adat tidak lagi dipandang sebagai entitas statis yang hanya berurusan dengan urusan sosial dan budaya, tetapi sebagai unit ekonomi yang dinamis dan mampu mandiri. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pembangunan di Maluku berjalan merata hingga ke pelosok negeri.