Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dengan menggencarkan pendataan serta pemeriksaan terhadap berbagai bangunan layanan publik yang terkena dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ini merupakan langkah lanjutan dari instruksi Menteri PU Dody Hanggodo yang meminta agar keamanan bangunan terdampak dipastikan dan kebutuhan perbaikan teridentifikasi.
Prioritas pemeriksaan tertuju pada bangunan yang berperan langsung dalam pelayanan dasar masyarakat, meliputi rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses di lapangan, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah jumlah personel. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang saat ini telah berada di lapangan, sehingga total menjadi 14 personel.
Pemeriksaan dimulai dari Labuan Bajo dengan sasaran Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan berbagai bangunan layanan publik lainnya. Setelah rampung di Labuan Bajo, tim bergerak ke Ruteng dan wilayah lain untuk memeriksa bangunan terdampak.
Tujuan pemeriksaan ini adalah memberikan kepastian bagi masyarakat dan pengguna bangunan terkait keamanan fasilitas yang esensial dalam masa tanggap darurat. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penentuan kebutuhan penanganan maupun perbaikan.
Dalam dua hari terakhir, Kementerian PU juga telah mengecek sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan meliputi Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, dan tampungan air warga.
BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan di lapangan. Selain inventarisasi, tim langsung melakukan perbaikan pada sarana yang terdampak.
Salah satu penanganan dilakukan di Kabupaten Ende, yakni perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan ini bertujuan mengembalikan layanan air minum bagi masyarakat.
Untuk memperkuat upaya, 10 personel tambahan akan diberangkatkan dari Kupang ke Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026) guna memeriksa sarana air minum dan mengidentifikasi kebutuhan lanjutan.
Kesigapan ini merupakan upaya Kementerian PU memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi selama tanggap darurat. Di Kabupaten Nagekeo, disiagakan tiga unit Mobil Tangki Air (MTA); dua unit sudah berada di lokasi dan satu unit lainnya merupakan pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo.
Selain MTA, Kementerian PU menyiapkan 16 unit Hidran Umum (HU): delapan unit tersedia untuk penanganan saat ini dan delapan unit lain dipinjam dari penanganan banjir Mauponggo. Di Kupang, dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja disiagakan.
Kementerian PU menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan, termasuk potensi mobilisasi peralatan dari luar NTT seperti depo di Surabaya. Sumber air akan dioptimalkan dari PDAM jika jaringan berfungsi, atau alternatif mobil tangki, hidran umum, dan tampungan air jika belum tersedia.
Kiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi dijadwalkan berlanjut secara bertahap. Ini adalah bagian respons cepat pemerintah agar layanan dasar tetap terakses warga terdampak gempa selama tanggap darurat.