AMBON — Tunggakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dikeluhkan ASN Pemprov Maluku rupanya bukan tanpa sebab. Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, mengungkapkan bahwa proses pencairan terhambat lantaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memasukkan data beban kerja, prestasi, dan disiplin pegawai ke sistem Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Padahal, data tersebut merupakan syarat mutlak yang harus diverifikasi sebelum uang tunjangan dikirimkan ke rekening masing-masing ASN. Keluhan ini pun sempat mencuat di kalangan pegawai, terutama mereka yang bertugas di lingkungan kantor gubernur.
Sadali menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran TPP selama lima bulan terakhir tidak ada kaitannya dengan lambatnya transfer dana dari pemerintah pusat. Ia menyebut akar masalahnya justru ada pada kelengkapan administrasi di tingkat dinas dan badan.
“Itu artinya, para pegawai ASN di lingkungan pemerintah provinsi Maluku belum memasukan data kehadiran dan disiplin para ASN-nya. TPP itu dibayar apabila OPD merekap atau menginput setiap data pegawai yang masuk kerja, tepat waktu. Setelah diverifikasi oleh BKD baru itu dibayarkan,” tegasnya kepada wartawan pada Rabu (29/7).
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku, Jasmono, memberikan penjelasan yang sedikit berbeda saat dikonfirmasi terpisah. Perbedaan persepsi di antara dua pejabat tinggi ini pun menimbulkan tanda tanya di kalangan ASN mengenai kepastian kapan tunjangan mereka akan cair.
Meski demikian, Sadali tetap membantah jika tunggakan tersebut sudah berjalan selama lima bulan. Ia mengakui bahwa keterlambatan transfer anggaran ke daerah memang turut menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pembayaran, namun ia memastikan persoalan utamanya tetap pada proses verifikasi data kehadiran pegawai yang belum tuntas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan mekanisme pembayaran TPP akan kembali normal. Para ASN di lingkup Pemprov Maluku pun masih menanti kejelasan nasib tunjangan mereka yang tertahan sejak awal tahun anggaran berjalan.