JAKARTA — Polemik nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, kini naik ke meja DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal secara khusus meminta Kemendagri turun tangan menyelesaikan persoalan ini, menyusul ancaman pemutusan hubungan kerja massal karena anggaran daerah tidak mencukupi.
Permintaan itu disampaikan Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis. Ia menilai pemerintah pusat tidak bisa tinggal diam melihat ribuan guru yang sudah diangkat sebagai PPPK justru dirumahkan oleh pemerintah daerah.
Menurut Cucun, Kemendagri harus menyampaikan instruksi tegas ke setiap pemda agar tidak merumahkan PPPK hanya karena alasan kemampuan APBD yang terbatas. “Sampaikan butuh waktu berapa lama sampai ada kepastian mereka, juga nanti kalau misalkan P3K-nya ini paruh waktu, atau tadi P3K-nya yang sudah penuh waktu ada tunjangan kinerjanya harus dibebankan nanti di daerah, sampaikan oleh Kemendagri,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat wajib memfasilitasi kebutuhan anggaran daerah-daerah yang mengalami defisit. Skema Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber utama penggajian PPPK, khususnya untuk para guru, harus segera dievaluasi.
Persoalan tidak hanya menimpa PPPK penuh waktu. Cucun menyoroti nasib guru PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menggantung. “Ada juga P3K yang paruh waktu. Paruh waktu ini tadi menyampaikan aspirasi mereka. Ini kan sampai September, minta kejelasan seperti apa. Emang harus segera disikapi,” kata dia.
Para guru paruh waktu ini berharap ada kepastian status dan besaran honor yang akan mereka terima. Tanpa kejelasan, mereka terancam kehilangan mata pencaharian utama.
Sepekan terakhir, ribuan tenaga PPPK di Kota Tidore Kepulauan menggelar aksi demonstrasi. Mereka menolak keras rencana pemerintah setempat yang akan merumahkan mereka akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Para demonstran menganggap keputusan itu tidak adil. Mereka sudah melalui proses seleksi panjang dan diangkat resmi sebagai PPPK, namun kini justru dihadapkan pada risiko pemutusan hubungan kerja sepihak.
DPR RI mendesak Kemendagri segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pemda, termasuk Pemkot Tidore Kepulauan, untuk mencari solusi permanen. Salah satu opsi yang dibahas adalah penyesuaian skema DAU agar daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap bisa menggaji PPPK tanpa harus merumahkan mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kemendagri maupun Pemkot Tidore Kepulauan mengenai tindak lanjut desakan DPR tersebut. Ribuan guru dan keluarganya masih menunggu kepastian nasib mereka.