AMBON — Forum audiensi antara jajaran Gakkum ESDM dan pimpinan serta akademisi Unpatti digelar pekan lalu. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae menegaskan, kajian akademis menjadi elemen krusial dalam mendukung pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
Pengelolaan tambang di Blok Gunung Botak saat ini menghadapi persoalan serius. Aktivitas penambangan dilakukan oleh sejumlah pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan kapasitas produksi terbatas.
Dalam praktiknya, operasional tambang sangat bergantung pada pihak eksternal yang memiliki modal dan teknologi pengolahan. Kondisi ini dinilai menyimpang dari prinsip dasar pertambangan rakyat yang seharusnya dikelola langsung oleh masyarakat setempat.
"Harapannya agar harmonisasi peran perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif," ujar Jeffri Huwae.
Kajian lintas disiplin yang akan disusun akademisi Unpatti diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan riset lapangan. Tidak hanya soal aspek teknis pertambangan, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial bagi warga sekitar.
Ketergantungan pada pihak eksternal menjadi titik kritis dalam pengelolaan Gunung Botak. Alih-alih memberdayakan warga lokal, sistem yang berjalan justru membuka celah bagi pemodal besar untuk menguasai rantai produksi.
Pemerintah daerah dan pusat pun didorong untuk segera membenahi regulasi agar tambang rakyat benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Buru. Kajian ilmiah dari Unpatti diharapkan menjadi pijakan awal perubahan kebijakan tersebut.