AMBON — Wacana pemindahan pusat pemerintahan Kota Ambon ke lokasi yang lebih representatif kembali mengemuka, namun belum ada satu pun keputusan konkret yang diambil. Hal ini disampaikan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot yang enggan disebut namanya, mengonfirmasi bahwa pembahasan masih berada di tahap awal dan belum masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran mendatang.
Beberapa faktor disebut menjadi penghambat utama. Pertama, keterbatasan anggaran daerah yang masih difokuskan pada pemulihan ekonomi pascapandemi dan penanganan infrastruktur dasar. Kedua, belum adanya kesepakatan terkait lokasi lahan yang dianggap strategis dan bebas sengketa. Ketiga, proses kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) dan tata ruang yang dinilai belum tuntas.
Akibat penundaan ini, sejumlah dinas masih berbagi ruangan di gedung eks kantor Gubernur Maluku. Situasi tersebut kerap dikeluhkan warga yang mengurus dokumen kependudukan, perizinan, dan layanan dasar lainnya. Antrean panjang dan lamanya waktu pemrosesan menjadi pemandangan sehari-hari di beberapa lantai gedung tersebut.
Seorang staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon mengungkapkan bahwa kondisi kerja yang sempit membuat konsentrasi pegawai terganggu. "Kami berharap ada kepastian. Bukan hanya soal kenyamanan, tapi ini soal martabat pelayanan publik," ujarnya.
Pemkot melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disebut tengah menyusun dokumen kajian awal. Namun, belum ada jadwal pasti kapan kajian itu akan dibahas di DPRD Kota Ambon. Publik hanya bisa menunggu apakah rencana ini akan kembali dimasukkan dalam prioritas pembangunan pada Musrenbang tahun depan atau kembali tertunda.
Sejumlah pengamat kebijakan publik di Maluku menilai, tanpa komitmen politik yang kuat dari walikota dan dukungan penuh dewan, proyek ini berpotensi menjadi proyek "macan kertas" yang hanya muncul setiap musim kampanye. Mereka mendesak agar Pemkot segera mempublikasikan peta jalan (roadmap) pembangunan kantor baru agar tidak terus menjadi polemik.