AMBON — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku mencatat kinerja APBN regional hingga April 2026 terus menunjukkan tren positif. Realisasi penerimaan negara mencapai Rp623,58 miliar atau 28,40 persen dari target tahunan, tumbuh 13,17 persen secara tahunan.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Anang Rohmawan mengatakan pertumbuhan itu mencerminkan peran APBN sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Aktivitas ekonomi masyarakat Maluku hingga kuartal I 2026 masih tumbuh solid, didukung konsumsi rumah tangga, sektor perikanan, perdagangan, jasa, serta meningkatnya belanja pemerintah dan pembiayaan UMKM.
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp371,52 miliar atau 22,24 persen dari target tahunan. Angka ini tumbuh 13,55 persen secara tahunan, ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp252,05 miliar atau 47,97 persen dari target. Pertumbuhan PNBP mencapai 12,61 persen secara tahunan, terutama berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp143,50 miliar dan kontribusi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp108,55 miliar.
Dari sisi belanja negara, realisasi hingga April 2026 mencapai Rp5,87 triliun atau 32,37 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 34,77 persen secara tahunan, dengan realisasi mencapai Rp2,40 triliun atau 27,92 persen dari pagu.
“Kondisi ini menunjukkan percepatan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, penguatan layanan publik, serta realisasi belanja modal yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Anang Rohmawan di Ambon, Senin.
Transfer ke Daerah (TKD) mencatatkan pertumbuhan positif dengan realisasi mencapai Rp3,46 triliun atau 36,40 persen dari pagu, tumbuh 9,11 persen secara tahunan. Penyaluran TKD ditopang oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,68 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp742,07 miliar.
DAK nonfisik menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 65,16 persen secara tahunan, terutama berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan. “Pertumbuhan DAK nonfisik ini memberikan dukungan penting terhadap keberlanjutan layanan publik di daerah, khususnya pendidikan dan kesehatan masyarakat,” ujar Anang.