AMBON — Wilayah kepulauan Maluku yang tersebar di tujuh titik strategis kini menjadi fokus utama pengawasan imigrasi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku menyebutkan, titik-titik tersebut mencakup Pulau Buru, Pulau Seram, Kepulauan Lease, Pulau Ambon, hingga wilayah Maluku Tenggara, Moa, dan Maluku Barat Daya (MBD).
Rapat TIMPORA tingkat provinsi digelar di Ambon, Selasa (19/5/2026), sebagai respons terhadap celah pengawasan di wilayah pesisir terluar. Plh Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Maluku, Abduraab Ely, menekankan bahwa pengawasan WNA bukan semata tugas imigrasi.
“Melalui TIMPORA, kami memperkuat komunikasi dan koordinasi antarinstansi agar pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan lebih optimal dan tepat sasaran,” tegasnya saat membacakan sambutan Kepala Kanwil Doni Alfisyahrin.
Rapat tersebut dihadiri unsur Kodam XV/Pattimura, Polda Maluku, Koarmada IX Ambon, Kejaksaan Tinggi Maluku, serta BIN Daerah Maluku. Kehadiran TNI Angkatan Laut menjadi krusial karena jalur laut menjadi modus utama penyelundupan manusia di wilayah kepulauan.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon juga turut serta dalam forum ini. Ely menjelaskan, pembentukan TIMPORA telah diatur dalam regulasi Kementerian Hukum dan HAM, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan dengan dua tahap pelaksanaan.
Karakteristik geografis Maluku yang terdiri dari ribuan pulau kecil membuat pengawasan darat saja tidak cukup. Banyak dermaga tidak resmi dan pelabuhan tradisional yang sulit dipantau secara kontinu. Hal ini membuka celah bagi WNA yang ingin masuk tanpa dokumen resmi.
Imigrasi Maluku mencatat, koordinasi lintas sektor menjadi kunci karena aparat di lapangan seringkali kekurangan data terkini tentang keberadaan orang asing. Dengan adanya TIMPORA, data intelijen dari BIN dan patroli dari TNI AL bisa langsung diintegrasikan ke sistem imigrasi.
Langkah ini menjadi pengingat bahwa pengawasan perbatasan di Indonesia timur membutuhkan pendekatan kolaboratif, bukan sekadar prosedur administratif di kantor imigrasi. Masyarakat pesisir pun diimbau turut melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.