PULAU BURU — Sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi beroperasi secara nasional setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui konferensi video, Sabtu (16/5/2026). Salah satu pusat kegiatan peresmian di wilayah Maluku berlangsung di gerai KDKMP Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kehadiran koperasi ini merupakan langkah nyata memperkuat ekonomi dari bawah. “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus menjadi pusat kekuatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Kepala negara meminta agar koperasi mampu memberikan akses permodalan, distribusi, dan pemasaran yang lebih baik kepada petani, nelayan, pedagang kecil, serta pelaku UMKM. Ia juga mengingatkan agar pengurus mengelola koperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Peresmian di Desa Waetele dihadiri jajaran Forkopimda dari Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Tampak hadir antara lain Wakil Bupati Buru Sudarmo, Ketua DPRD Buru Bambang Lalang Buana, serta Wakil Bupati Buru Selatan Gerson E Selsily. Dari unsur TNI, hadir Pa Ahli Kodam XV/Pattimura Kolonel Inf Syarifudin Azis dan Dandim 1506/Namlea Letkol Inf Heribertus Purwanto.
Hadir pula Wadanyon TP 821/SB Kapten Inf Panggah Pandhego, Waka Polres Buru Kompol Jufri Jawa, Wakapolres Bursel Kompol Sharipudin, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala desa se-Kecamatan Waeapo.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. “Desa yang kuat akan melahirkan daerah yang kuat, dan daerah yang kuat akan menjadikan Indonesia semakin maju dan berdaulat,” kata Presiden.
Ia berharap koperasi ini menjadi wadah gotong royong dan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar formalitas. Pemerintah pusat berkomitmen mendukung melalui pendampingan, pelatihan, digitalisasi, serta penguatan akses pembiayaan agar koperasi mampu bersaing di era modern.
Kehadiran KDKMP di Kabupaten Buru dinilai strategis mengingat sebagian besar warga di wilayah tersebut menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan. Dengan adanya koperasi, diharapkan rantai distribusi hasil bumi bisa lebih pendek dan harga jual komoditas lebih menguntungkan petani.
Pemerintah daerah setempat diminta aktif mendampingi pengurus koperasi agar program ini tidak mandek setelah peresmian. Evaluasi berkala dan pendampingan teknis menjadi kunci agar manfaat koperasi benar-benar sampai ke warga desa.