MALUKU — Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai ada indikasi moderasi terhadap konten kritis terkait kebakaran hutan dan lahan di platform media sosial. Organisasi itu mengakui belum bisa memastikan praktik shadowban tanpa akses ke data dan proses pengambilan keputusan platform. Dugaan ini muncul di tengah kebutuhan publik atas informasi akurat soal dampak karhutla.
Executive Director SAFEnet Nenden Sekar Arum menyatakan pihaknya tidak dapat memastikan apakah suatu konten benar-benar mengalami pembatasan jangkauan diam-diam. Kepastian itu hanya bisa diperoleh jika platform membuka data dan alur pengambilan keputusannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Nenden kepada detikINET melalui surel pada Rabu (21/10/2026). Ia menyoroti situasi moderasi konten yang dinilai mengkhawatirkan, khususnya dalam konteks kebakaran hutan dan lahan.
Mengapa Informasi Karhutla Krusial bagi Publik
Masyarakat membutuhkan informasi akurat mengenai kerusakan lingkungan, risiko kesehatan, dan respons pemerintah atas karhutla. Pembatasan jangkauan konten dinilai bisa menghambat akses publik terhadap data yang dibutuhkan.
SAFEnet mengakui platform memang bertanggung jawab menangani konten yang benar-benar melanggar hukum atau kebijakan komunitas. Namun moderasi harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nenden menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh serta-merta dianggap sebagai pelanggaran. "Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh serta-merta dianggap sebagai pelanggaran. Karena itu, SAFEnet mendesak Komdigi untuk menjelaskan dasar hukum setiap permintaan pembatasan konten, membuka informasi mengenai praktik moderasi, serta memastikan adanya pemberitahuan dan mekanisme banding yang efektif bagi pengguna terdampak," ujarnya.
Bantahan Komdigi soal Permintaan Pembatasan Konten
Direktur Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Safriansyah Yanwar Rosyadi membantah adanya permintaan pembatasan konten karhutla. Ia menegaskan Komdigi tidak pernah menginstruksikan atau mengajukan permintaan kepada platform untuk membatasi maupun menurunkan konten terkait kebakaran hutan.
"Kami menegaskan bahwa Komdigi tidak pernah menginstruksikan atau mengajukan permintaan kepada platform untuk membatasi atau menurunkan konten terkait kebakaran hutan," kata Safriansyah kepada detikINET pada Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, setiap platform digital memiliki pedoman komunitas dan mekanisme moderasi konten masing-masing. Dugaan penurunan jangkauan atau penghapusan konten perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan fakta dan dikonfirmasi langsung kepada platform terkait.
Apa yang Diminta SAFEnet ke Regulator
SAFEnet mendesak Komdigi membuka dasar hukum setiap permintaan pembatasan konten yang diajukan ke platform. Organisasi itu juga meminta regulator mempublikasikan praktik moderasi yang berjalan selama ini.
Permintaan lain adalah jaminan adanya pemberitahuan dan mekanisme banding yang efektif bagi pengguna terdampak. Tanpa prosedur banding yang jelas, pengguna tidak punya jalur untuk menantang keputusan platform yang membatasi unggahannya.
Isu shadowban sendiri sulit dibuktikan dari sisi pengguna karena platform tidak memberi notifikasi saat jangkauan konten dikurangi. Ketidakjelasan inilah yang membuat SAFEnet menekankan pentingnya transparansi data moderasi.
Bagi pelaku bisnis digital dan pengelola akun media sosial, ketidakpastian soal moderasi berdampak langsung pada perencanaan distribusi konten. Kampanye informasi publik, termasuk soal bencana lingkungan, bisa kehilangan jangkauan tanpa penjelasan resmi dari platform maupun regulator.
