AMBON — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku, Erawan Asikin, menyatakan survei diperlukan untuk memperbarui data lapangan sebelum rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi disusun. Menurut dia, pendataan ulang menjadi syarat utama agar kebijakan yang diambil tidak bertabrakan dengan kenyataan di lapangan.
Kepulauan Lucipara dikenal memiliki kekayaan ekosistem laut, bentang alam yang menarik, dan habitat penyu yang perlu dilindungi. Persoalannya, letak kawasan yang terpencil membuat pengawasan dan pengelolaan rutin sulit dilakukan.
Siapa yang Harus Diperhitungkan meski Tak Bermukim di Lucipara
Erawan menegaskan bahwa penduduk tetap di Kepulauan Lucipara tidak banyak. Namun, nelayan dari luar kawasan menjadikan perairan itu sebagai daerah penangkapan ikan, sehingga kepentingan mereka tetap harus dihitung.
"Di sana memang tidak banyak penduduk. Namun, kami juga harus memperhitungkan masyarakat yang tidak bermukim di Lucipara, tetapi menjadikan kawasan itu sebagai tempat mencari ikan atau daerah penangkapan ikan," kata Erawan di Ambon, Kamis (15/10/2026).
Karena itu, survei tidak hanya memotret kondisi ekologis. Tim juga mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi warga yang memanfaatkan sumber daya di kawasan tersebut.
Metode Survei: Penyelaman hingga Pemetaan Udara dengan UAV
MPA Program Coordinator Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Evi Nurul Ihsan, menjelaskan tim akan memakai sejumlah metode pengumpulan data. Mulai dari penyelaman, pengamatan habitat, hingga pemetaan udara menggunakan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau pesawat tanpa awak.
Verifikasi langsung terhadap kondisi habitat di dasar perairan dilakukan untuk melengkapi data citra satelit. Langkah itu dinilai perlu agar pemetaan ekosistem dan penyusunan zonasi punya dasar data yang lebih akurat.
Tim juga akan mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang daratan dan profil perikanan di Kepulauan Lucipara. Kajian mencakup jenis kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan masyarakat serta tingkat pemanfaatan potensi perikanan di kawasan itu.
Peluang Ekonomi: Perikanan dan Pariwisata dengan Catatan Daya Dukung
DKP Maluku akan mengkaji peluang pengembangan ekonomi yang sesuai karakteristik wilayah, termasuk sektor perikanan dan pariwisata. Erawan mengingatkan pengembangan wisata di Lucipara perlu mempertimbangkan jarak dari pusat permukiman, keterbatasan transportasi, dan daya dukung lingkungan.
Tujuannya agar pengembangan tidak mengganggu kelestarian ekosistem laut. Data potensi perikanan dan pariwisata dipakai untuk mengidentifikasi peluang ekonomi yang bisa dikembangkan tanpa mengorbankan lingkungan.
Hasil Survei Dibahas Lewat FGD Sebelum Zonasi Ditetapkan
Evi menyebut hasil survei akan dianalisis bersama kelompok kerja yang telah dibentuk pemerintah daerah. Selanjutnya, hasil kajian disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di Maluku sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan kawasan.
"Kami berharap kawasan konservasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab DKP Maluku, tetapi juga melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan bidang masing-masing," ujarnya.
Setelah survei rampung, hasilnya dibahas bersama pemangku kepentingan melalui forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD). Forum itu menjadi bagian dari proses penyerapan aspirasi dan penyusunan rancangan zonasi kawasan konservasi Kepulauan Lucipara.
Melalui tahapan tersebut, Pemprov Maluku berharap perlindungan ekosistem laut dan habitat penyu berjalan seiring pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Manfaat ekonominya diarahkan bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada kawasan itu.
