MASOHI — Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Tengah Herry Man Carl Haurissa itu dihadiri Bupati Zulkarnain, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran Forkopimda setempat. Pengesahan dilakukan setelah Badan Anggaran dan seluruh fraksi menyelesaikan pembahasan rancangan APBD 2027.
Zulkarnain menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar, atas pandangan serta masukan selama proses pembahasan. Menurutnya, catatan dari dewan menjadi bahan penting agar kebijakan anggaran tetap terarah, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Di hadapan seluruh kepala perangkat daerah, Bupati menegaskan bahwa pelaksanaan APBD harus menjadi bagian dari komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pencegahan korupsi, katanya, mesti dimulai pada setiap tahapan.
"Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus dimulai pada setiap tahapan—mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa, hingga pelaksanaan serta pertanggungjawabannya. Tidak boleh ada penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum," tegas Bupati.
Zulkarnain meminta setiap alokasi anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel. Dana daerah harus diarahkan pada tujuan yang tepat serta memprioritaskan kepentingan publik, bukan sekadar mengejar realisasi serapan.
Ia menekankan penyerapan anggaran mesti selaras dengan pencapaian hasil nyata dan pembangunan yang berkualitas. Arah kebijakan fiskal 2027 diharapkan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik di kabupaten berpenduduk lebih dari 400 ribu jiwa itu.
Bupati mengajak seluruh OPD memanfaatkan APBD 2027 sebagai instrumen menghadirkan pembangunan berkualitas dan kesejahteraan yang lebih merata. "Mari kita manfaatkan APBD tahun anggaran 2027 sebagai instrumen untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata," imbaunya.
Dengan pengesahan tersebut, tahapan berikutnya adalah penyusunan dan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah. Pengawasan melekat pada setiap kegiatan menjadi kunci agar alokasi anggaran tidak menyimpang dari perencanaan yang telah disepakati bersama DPRD.