Kepala Desa Taniwel Jance Hilewe Dikukuhkan sebagai Wakil Latupaty Maluku, Desak Perda Negeri Adat SBB Segera Disahkan

Penulis: Yasir  •  Selasa, 10 November 2026 | 12:01:32 WIB
Kepala Desa Taniwel Jance Dominggus Hilewe dikukuhkan sebagai Wakil Latupaty Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).

AMBON — Jance Dominggus Hilewe, S.E., Kepala Desa Taniwel, menerima amanah sebagai Wakil Latupaty Maluku dalam prosesi yang digelar di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath bertindak selaku Pati Latupaty Maluku dan mengukuhkan pengurus Latupaty Maluku pada Selasa (10/11/2026).

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa tidak hadir dalam prosesi. Ia sedang berada di Jakarta untuk menghadiri agenda penerimaan gelar Pahlawan Nasional bagi A.M. Sangadji.

Bukan Sekadar Posisi di Struktur Adat

Bagi Jance, jabatan tersebut bukan hanya kepercayaan menduduki posisi dalam organisasi adat. Ia menilai posisi itu sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh.

"Jabatan ini menjadi kesempatan untuk membawa dan memperjuangkan berbagai aspirasi para raja, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat," kata Jance dalam keterangannya, seperti dikutip Porostimur.com.

Komitmen itu diarahkan pada satu agenda konkret: memperjuangkan pengakuan dan penguatan negeri adat di SBB yang sampai sekarang belum memiliki payung regulasi tuntas.

Perda Negeri Adat SBB Belum Tuntas, Aspirasi Raja Menunggu

Persoalan pengakuan negeri adat di Kabupaten Seram Bagian Barat kembali mencuat seiring pengukuhan pengurus Latupaty Maluku. Regulasi daerah yang mengatur status dan hak negeri adat belum juga disahkan, padahal aspirasi para raja telah lama mengemuka.

Jance menegaskan komitmennya mendorong penyelesaian regulasi tersebut. Menurut dia, pengesahan Perda Negeri Adat menjadi kunci agar pengakuan terhadap negeri adat tidak berhenti di tataran wacana.

Latupaty Maluku sendiri berfungsi sebagai wadah aspirasi para raja dan pemangku adat di Maluku. Pengukuhan pengurus baru diharapkan mempercepat komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan regulasi yang tertunda.

Langkah Selanjutnya

Setelah dikukuhkan, Jance akan menjalankan tugas sebagai Wakil Latupaty Maluku mendampingi kepengurusan organisasi adat. Prioritas awal yang ia sebut adalah mengawal aspirasi para raja SBB agar masuk dalam agenda pembahasan regulasi di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Pemprov Maluku belum memberikan keterangan resmi soal jadwal pembahasan Perda Negeri Adat SBB. Porostimur.com akan memperbarui informasi begitu ada perkembangan dari pemerintah daerah.

Reporter: Yasir
Sumber: porostimur.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top