MALUKU — Kementerian ESDM memastikan kuota Pertalite tahun 2026 tidak mengalami penambahan, meski Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah menyetujui penambahan kuota. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan penyesuaian hanya berupa pergeseran alokasi dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan, berdasarkan evaluasi BPH Migas. Penambahan kuota hanya berlaku untuk Biosolar, itu pun tanpa rincian besaran volume.
Dua pernyataan itu muncul pada hari yang sama, Senin (9/11/2026), di Jakarta. Perbedaan keduanya membuat gambaran soal nasib kuota Pertalite tahun ini perlu diluruskan.
Menurut Yuliot, pemerintah tidak menambah kuota Pertalite. Yang dilakukan adalah penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Dalam penyesuaian itu, kuota dari daerah yang mengalami kelebihan alokasi dialihkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain yang kekurangan. "Jadi ini pergeseran kuota aja antar daerah," ujar Yuliot saat ditemui di Gedung DPD Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yuliot juga menegaskan penambahan kuota hanya berlaku untuk Biosolar. Namun ia tidak merinci berapa besar tambahan volume Biosolar tersebut.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengatakan keputusan penambahan kuota Pertalite telah disetujui pemerintah. "Kuota pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan," ujar Airlangga saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Airlangga belum merincikan besaran volume maupun nilai anggaran untuk penambahan kuota tersebut. Ia hanya memastikan anggaran subsidi BBM masih tersedia di pemerintah.
"Anggaran masih ada di pemerintah," jelas Airlangga.
Dengan skema pergeseran alokasi, ketersediaan Pertalite di suatu daerah bisa bertambah atau berkurang tergantung posisi daerah itu dalam evaluasi BPH Migas. Daerah yang selama ini dianggap kelebihan kuota berpotensi menghadapi pengurangan pasokan.
Sebaliknya, daerah yang tercatat kekurangan alokasi bisa mendapat pasokan lebih besar. Namun bahan pemberitaan tidak menyebut daerah mana saja yang masuk kategori kelebihan maupun kekurangan.
Pemerintah juga belum mempublikasikan angka kuota Pertalite tahun ini, besaran pergeseran antar daerah, maupun total anggaran subsidi yang dialokasikan. Informasi resmi soal kuota dan alokasi Pertalite dapat diakses melalui kanal Kementerian ESDM dan BPH Migas.
Pertalite adalah BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi kendaraan tertentu sesuai ketentuan pemerintah. Karena itu, kuota tahunan ditetapkan agar penyaluran subsidi tetap terkendali.
Pernyataan Airlangga dan Yuliot yang berbeda bukan berarti penambahan kuota otomatis berlaku. Sampai ada keputusan resmi tertulis soal volume, masyarakat sebaiknya berpegang pada penjelasan Kementerian ESDM bahwa kuota Pertalite tahun ini tidak ditambah.
Pembeli yang menemui kelangkaan Pertalite di daerahnya dapat melaporkan ke kanal pengaduan resmi BPH Migas atau Kementerian ESDM. Waspadai pihak yang mengaku bisa mengurus penambahan kuota atau jatah Pertalite dengan imbalan uang, karena penyaluran BBM subsidi tidak melalui perantara perorangan.