AMBON — Deflasi bulanan Provinsi Maluku sebesar 0,07 persen (mtm) tidak merata di seluruh wilayah. Kabupaten Maluku Tengah mencatat deflasi terdalam, yakni 1,19 persen (mtm), disusul Kota Tual dengan deflasi 0,10 persen (mtm).
Kondisi berbeda terjadi di Kota Ambon yang justru mencatat inflasi 0,68 persen (mtm). Data tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, melalui rilis yang diterima media, Jumat (2/10/2026).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,91 persen (yoy). Angka itu berada di atas rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,50±1 persen (yoy).
"Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,68 persen (yoy)," kata Surya.
Kenaikan inflasi tahunan itu terjadi di tengah deflasi bulanan yang tercatat pada September 2026. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,01 persen (mtm) pada periode yang sama.
Penurunan harga komoditas perikanan menjadi pendorong utama deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ikan Tongkol memberikan andil -0,20 persen (mtm), disusul Ikan Cakalang -0,18 persen, Ikan Selar -0,11 persen, dan Ikan Layang -0,10 persen.
Penurunan itu terjadi seiring mulai masuknya musim peralihan II dari musim timur. Tinggi gelombang yang menurun disebut mendukung peningkatan produktivitas nelayan setempat.
Deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga komoditas hortikultura dan sayuran. Cabai rawit mencatat andil 0,15 persen (mtm), labu siam 0,07 persen (mtm), serta terong, tomat, dan sawi hijau masing-masing 0,06 persen (mtm).
Kenaikan harga sejumlah komoditas itu terjadi seiring berlangsungnya periode El Nino. Fenomena cuaca tersebut menekan produktivitas dan pasokan lokal komoditas hortikultura.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat upaya pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga pangan. Langkah itu dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
TPID mengacu pada empat pilar pengendalian inflasi (4K), yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
"Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah secara rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran beras SPHP untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan," ujar Surya.
Dari sisi ketersediaan pasokan, TPID mendorong implementasi Program Pertanian Modern-Advanced Agriculture System (PM-AAS). Penyaluran alat dan mesin pertanian serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog juga terus dilakukan.
Pada aspek kelancaran distribusi, TPID memperkuat kerja sama antardaerah (KAD) dan memperluas jaringan distribusi pangan. Pasokan komoditas strategis dari daerah sentra ke wilayah Maluku turut didorong kelancarannya.
"Sementara itu, dari sisi Komunikasi Efektif, TPID terus melakukan pemantauan harga dan pasokan pangan, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali," jelas Surya.