MALUKU — Danantara berencana masuk sebagai pendana perpanjangan rute LRT Jakarta bersama Pemprov DKI, sebuah skema yang dinilai bisa menjaga ruang fiskal daerah. Tiga koridor perluasan tengah dikaji, termasuk Manggarai-Dukuh Atas dan Velodrome-Halim. Keterlibatan sovereign wealth fund ini disebut membuka alternatif pembiayaan tanpa obligasi atau pinjaman daerah.
Paragraf pembuka: Djoko Setijowarno, pakar transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menilai pembangunan infrastruktur yang sepenuhnya bergantung pada APBD akan menekan keuangan daerah. Karena itu, sinergi antara lembaga keuangan nasional dan pemerintah daerah dianggap jalan pintas yang masuk akal untuk mempercepat konektivitas perkotaan. Ia menyampaikan pandangan itu saat mengomentari rencana keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam pendanaan perpanjangan rute LRT Jakarta.
Perpanjangan yang dibahas mencakup tiga koridor utama. Pertama, Manggarai-Dukuh Atas yang menghubungkan kawasan bisnis dengan simpul transportasi. Kedua, Kelapa Gading-JIS yang mengarah ke kawasan Jakarta International Stadium. Ketiga, Velodrome-Stasiun Whoosh Halim yang menyambungkan LRT dengan kereta cepat.
Djoko menyebut tiga titik itu krusial karena menjadi simpul perpindahan moda bagi warga Jabodetabek. "Terhubungnya jaringan LRT dengan simpul-simpul moda utama, seperti Kereta Cepat Whoosh di Halim, Stasiun Integrasi Manggarai, dan kawasan JIS akan mewujudkan perpindahan moda yang mulus bagi masyarakat di kawasan aglomerasi Jabodetabek," katanya.
"Pembangunan infrastruktur berbasis APBD murni jelas sangat menguras ruang fiskal daerah," ujar Djoko. Ia menilai pembangunan transportasi publik tidak cukup hanya mengandalkan pengadaan armada. Pemerintah perlu berani mencari terobosan skema pembiayaan dan menempatkan transportasi sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat atas mobilitas.
Dengan Danantara masuk, APBD DKI diharapkan tetap bisa diarahkan ke kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, dan subsidi angkutan umum. "Masuknya Danantara sebagai sovereign wealth fund memberi angin segar berupa alternatif pembiayaan non-anggaran tanpa harus mengandalkan skema obligasi atau pinjaman daerah," ujarnya.
Selain urusan pembiayaan, Danantara dinilai membawa perspektif bisnis dan pengelolaan komersial. Pendekatan itu bisa mendorong optimalisasi kawasan sekitar stasiun lewat Transit-Oriented Development (TOD) dan pemanfaatan hak penamaan.
Pendapatan non-tiket dari dua sumber itu diharapkan menopang biaya operasional LRT secara lebih mandiri. Selama ini, tiket kereta api perkotaan jarang menutup penuh biaya operasi, sehingga tambahan pemasukan dari kawasan komersial dan hak penamaan menjadi penting.
Penutup: Bagi Pemprov DKI, masuknya Danantara berarti opsi pembiayaan bertambah tanpa harus menambah utang daerah. Bagi penumpang, perluasan rute ini menjanjikan perjalanan antarmoda yang lebih mulus di kawasan aglomerasi Jabodetabek.