TUAL — Kerja sama perikanan tangkap Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memasuki tahap implementasi melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG). Peluncuran program itu digelar di Tual, Maluku, Kamis (24/9/2026), dan menyasar pengembangan industri perikanan di Maluku Tenggara serta wilayah sekitarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari kerja sama maritim yang diharapkan mengangkat potensi perikanan Maluku. Menurutnya, kawasan Tual, Dobo, dan Kepulauan Aru punya sejarah panjang sebagai pusat aktivitas perikanan.
"Di Tual, Maluku, khususnya Maluku Tenggara dan wilayah sekitarnya, akan dikembangkan kerja sama dalam penangkapan ikan, pengolahan ikan, dan berbagai kegiatan lainnya. Sumber daya ikan di wilayah Arafura sangat luar biasa," kata Trenggono dalam sambutannya.
Trenggono menyebut hasil perikanan dari kawasan Tual, Dobo, dan Kepulauan Aru pernah memberi kontribusi besar bagi perkembangan salah satu kota di Tiongkok. Aktivitas itu mulai dihentikan sekitar 10 tahun lalu, lalu pemerintah melakukan evaluasi dan penyusunan regulasi untuk menghidupkannya kembali.
"Di sebelah sana terdapat Pulau Dobo dan wilayah Aru yang pada masa lalu juga menjadi bagian dari aktivitas perikanan yang sangat besar dan pernah memperkuat perekonomian kawasan," ujarnya.
Proses pemulihan kerja sama itu, kata Trenggono, tidak berjalan singkat. Pemerintah harus meyakinkan berbagai pihak, terutama investor, agar bersedia menanam modal dan bekerja sama dengan masyarakat Indonesia.
Trenggono mengaku mulai mengevaluasi berbagai regulasi sejak menjabat pada periode pertama. Negosiasi dengan sejumlah pihak juga dilakukan untuk membuka kembali jalur kerja sama yang sempat tertutup.
"Setelah melalui proses tersebut, akhirnya hari ini kita mulai melaksanakan kerja sama ini. Artinya, setelah sekitar lima tahun, baru kemudian kita berhasil mengembangkan kerja sama ini," katanya.
Dia menyinggung adanya kebijakan masa sebelumnya yang dinilainya kurang tepat. Menurut Trenggono, kebijakan itu sempat menghambat pengembangan sektor perikanan nasional.
"Karena adanya suatu kebijakan yang menurut pandangan saya kurang tepat. Kalau saya mengatakan salah, nanti ada yang marah. Jadi saya katakan, kebijakan tersebut tidak tepat," ujarnya.
Indonesia memiliki wilayah laut luas dengan potensi sumber daya besar. Trenggono mencontohkan perusahaan asal Brasil, GBS, yang bergerak di sektor protein hewani dengan valuasi pasar sekitar US$ 30 miliar.
Sementara produksi perikanan Indonesia disebut sekitar 13 juta ton, ditambah rumput laut lebih dari 10 juta ton, sehingga total sekitar 24 juta ton. Nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai sekitar US$ 6 miliar.
Ketika ditanya apakah Indonesia punya perusahaan sektor protein perikanan dengan valuasi sedikitnya US$ 1 miliar, Trenggono menyebut belum ada. "Artinya, kita memang sudah tertinggal cukup jauh," katanya.
Trenggono juga menyoroti keluarnya benih lobster Indonesia ke negara lain. Menurutnya, negara tetangga memperoleh nilai ekonomi sangat besar dari kegiatan itu, bahkan lebih dari US$ 1 miliar per tahun.
"Benih lobster kita selama ini banyak yang keluar ke negara lain. Negara tetangga kita memperoleh nilai ekonomi yang sangat besar, bahkan mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun dari kegiatan tersebut yang sebagian berlangsung secara ilegal," katanya.
Dia menilai Indonesia dan Tiongkok saling membutuhkan. Indonesia memiliki sumber daya dan bahan baku, sementara Tiongkok punya kebutuhan serta kemampuan investasi dan pengembangan teknologi.
"Yang harus kita lakukan adalah bekerja sama. Kita tidak harus menjadi seperti mereka, tetapi kita harus menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi dengan kedudukan yang setara," ujarnya.