Pemerintah Kota Ambon mengalokasikan Rp8,9 miliar dari APBD 2026 untuk membiayai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi 16.021 jiwa. Alokasi itu diumumkan Sekretaris Daerah Kota Ambon Roberd Sapulette saat membuka Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta untuk UHC Berkualitas di Balai Kota Ambon. Langkah ini menyasar warga yang kepesertaannya tidak aktif agar kembali bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kendala biaya.
AMBON — Sekretaris Daerah Kota Ambon Roberd Sapulette menyebut alokasi Rp8,9 miliar itu sebagai salah satu strategi pemerintah meningkatkan cakupan kepesertaan JKN aktif. Anggaran bersumber dari APBD 2026 dan diprioritaskan bagi 16.021 jiwa yang belum tercakup kepesertaan aktif.
Per 1 September 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kota Ambon tercatat 358.347 jiwa atau 98,25 persen dari total penduduk. Dari jumlah itu, peserta aktif baru 280.056 jiwa atau 76,78 persen.
Selisih antara cakupan dan keaktifan menyisakan 78.291 jiwa yang kepesertaannya tidak aktif atau belum terdaftar. Kelompok inilah yang belum dapat mengakses layanan kesehatan melalui JKN secara optimal.
"Ini menjadi tugas kita bersama bagaimana memastikan ke depannya seluruh masyarakat dapat terlayani tanpa kendala biaya melalui program JKN," kata Sapulette.
Seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kota Ambon disebut telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melayani peserta JKN aktif. Sapulette berharap badan usaha, badan hukum, filantropi, dan masyarakat turut berkontribusi lewat berbagai skema pembiayaan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Indira Rumalutur menyatakan salah satu syarat pemenuhan UHC Prioritas adalah tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen. Kota Ambon masih menyisakan gap peserta aktif sekitar 12 ribu peserta dari ambang tersebut.
"Di Kota Ambon masih ada gap peserta aktif sekitar 12 ribu peserta," ujar Indira.
Indira menyebut alternatif pembiayaan kepesertaan JKN bisa ditempuh melalui program Donasi JKN. Skema itu mencakup donasi perorangan, badan usaha, maupun lembaga atau badan lainnya.
Forum komunikasi di Balai Kota Ambon diarahkan pada penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta. Dua langkah itu dinilai menentukan apakah Kota Ambon bisa menutup jarak antara cakupan 98,25 persen dan keaktifan 76,78 persen.
Pemkot Ambon menargetkan kepesertaan aktif naik agar status UHC tidak berhenti di angka cakupan. Dengan alokasi Rp8,9 miliar, pembiayaan bagi 16.021 jiwa menjadi pintu masuk menuju target tersebut.