AMBON — Partai Demokrat Maluku tengah bersiap menghadapi pergantian kepemimpinan melalui Musda yang dijadwalkan berlangsung pada 2026. Proses ini dinilai bukan sekadar mencari pengganti ketua, melainkan momentum menentukan arah baru partai agar lebih dekat dengan masyarakat.
Sejumlah nama mulai mengemuka dalam bursa calon ketua. Salah satu figur yang dinilai layak diperhitungkan adalah Muhammad Thaher Hanubun, yang memiliki kombinasi pengalaman panjang di legislatif dan eksekutif.
Perjalanan politik Thaher Hanubun tidak dimulai dari kursi kekuasaan. Ia mengawali karier sebagai guru di sebuah SMA di Jakarta sebelum akhirnya terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).
Kariernya berlanjut ke tingkat provinsi sebagai anggota DPRD Maluku, kemudian berhasil memimpin Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bupati selama dua periode. Rekam jejak ini menjadi modal penting karena seorang ketua tingkat provinsi dituntut mampu membangun komunikasi dan membaca dinamika politik, bukan sekadar memiliki popularitas.
Tantangan yang dihadapi Demokrat Maluku cukup kompleks. Provinsi ini merupakan wilayah kepulauan dengan karakter sosial, budaya, dan dinamika politik yang berbeda di setiap kabupaten dan kota.
Dari Maluku Tenggara hingga Maluku Barat Daya, dari Ambon sampai Buru, serta dari Maluku Tengah hingga Seram Bagian Timur, seluruh kader harus merasa menjadi bagian dari satu rumah besar. Pengalaman Thaher Hanubun memimpin daerah kepulauan dinilai relevan dengan kebutuhan ini karena ia bersentuhan langsung dengan persoalan geografis dan sosial masyarakat yang tersebar di sejumlah pulau.
Musda 2026 menjadi momentum regenerasi setelah Elwen Roy Pattiasine memutuskan tidak lagi mencalonkan diri dan berharap muncul kader penerus estafet kepemimpinan. Regenerasi dalam konteks ini tidak selalu berarti menghadirkan figur yang lebih muda, melainkan energi, perspektif, dan pola komunikasi baru untuk memperkuat organisasi.
Partai membutuhkan pemimpin yang mampu merawat soliditas kader, memperkuat struktur hingga ke daerah, dan membangun komunikasi dengan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Musda diharapkan tidak berhenti pada pertarungan memperebutkan kursi ketua. Figur yang terpilih nantinya menghadapi pekerjaan yang lebih besar, mulai dari konsolidasi organisasi, regenerasi kader, memperluas komunikasi publik, hingga memastikan Demokrat tetap hadir di tengah masyarakat.
Kemenangan dalam Musda seharusnya bukan menjadi tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana ketua terpilih mampu membuat partai lebih kuat setelah Musda berakhir.
Nama Muhammad Thaher Hanubun dinilai pantas masuk dalam perhitungan bukan semata karena statusnya sebagai bupati dua periode, tetapi karena perjalanan politiknya telah melewati legislatif dan eksekutif serta bersentuhan langsung dengan dinamika masyarakat.
Meski begitu, keputusan terakhir tetap berada dalam mekanisme internal partai, termasuk proses penjaringan, dukungan DPC, hingga keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Munculnya sejumlah nama justru menjadi bagian dari dinamika demokrasi internal partai, dan pemilik suara memiliki ruang menentukan figur berdasarkan kapasitas, pengalaman, serta visi kepemimpinan.