AMBON — Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu agendanya adalah mempersiapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi lokus penilaian pelayanan publik tahun 2026 agar memenuhi standar yang ditetapkan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa mengapresiasi langkah-langkah Ombudsman dalam mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan terus mendukung upaya penyelesaian berbagai persoalan yang diangkat.
Dalam pertemuan itu, Gubernur menyoroti sejumlah persoalan strategis di sektor pendidikan yang menjadi perhatian serius. Ia menyebut masih ada SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat aset. Selain itu, masalah pemerataan guru juga menjadi catatan penting.
Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen mengupayakan penganggaran untuk percepatan sertifikasi aset daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin kepastian hukum atas tanah dan bangunan sekolah milik pemda.
Gubernur Hendrik Lewerissa juga menyampaikan bahwa pembenahan SMA Siwalima akan menjadi prioritas. Ia ingin tujuan dan filosofi pendirian sekolah tersebut dapat diwujudkan secara optimal.
SMA Siwalima merupakan salah satu sekolah menengah atas tertua dan bersejarah di Maluku. Pembenahan yang direncanakan mencakup aspek manajemen, sarana prasarana, dan kualitas pengajaran.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Boy Kaya, serta Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku beserta staf. Diskusi berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Maluku.
Gubernur menegaskan bahwa komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak hanya sebatas pada sektor pendidikan, tetapi juga mencakup seluruh perangkat daerah. Pemerintah Provinsi Maluku akan menjadikan rekomendasi Ombudsman sebagai acuan dalam perbaikan tata kelola ke depan. (DISKOMINFO MALUKU)