TUAL — Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra secara resmi membuka sosialisasi awal rencana pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kur–Tayando–Tam, Senin (29/6/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku berkolaborasi dengan Yayasan Blue Alliance Indonesia.
Acara dihadiri oleh pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Tual, jajaran TNI AL, Polres Tual, para camat, serta kepala ohoi/finua se-Kota Tual. Turut hadir Kepala DKP Provinsi Maluku Erawan Asikin, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Ali Tualeka, dan National Manager Yayasan Blue Alliance Indonesia, Hero Ohoiulun.
National Manager Yayasan Blue Alliance Indonesia, Hero Ohoiulun, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan forum awal untuk menyamakan persepsi antara pemerintah, mitra konservasi, dan seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan sumber daya alam laut.
“Kegiatan ini merupakan forum awal penyamaan persepsi antara pemerintah, mitra konservasi, dan para pemangku kepentingan terkait pengelolaan sumber daya alam laut yang mencakup potensi perikanan dan pariwisata bahari di kawasan tersebut,” ujar Hero Ohoiulun.
Ia menjelaskan, Yayasan Blue Alliance Indonesia merupakan mitra Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Tujuannya agar sumber daya laut di wilayah Kur, Tayando, dan Tam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Kawasan perairan Kur, Tayando, dan Tam dikenal memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi, baik dari sisi perikanan maupun pariwisata bahari. Tanpa pengelolaan yang terencana, kekayaan alam tersebut rentan mengalami degradasi akibat eksploitasi berlebihan.
Pembentukan kawasan konservasi diharapkan menjadi payung hukum dan kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab. Sosialisasi awal ini menjadi langkah krusial untuk memastikan semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat adat, memiliki pemahaman yang sama.
Setelah forum penyamaan persepsi ini, pemerintah bersama mitra konservasi akan melanjutkan ke tahap perencanaan teknis dan pengumpulan data dukung. Proses ini melibatkan kajian ekologi, sosial, dan ekonomi untuk menentukan zonasi serta aturan pemanfaatan kawasan.
Partisipasi aktif dari kepala ohoi/finua atau setingkat desa di Kota Tual menjadi kunci keberhasilan program ini. Mereka diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat pesisir yang sehari-hari bergantung pada hasil laut.