DOBO — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berkomitmen memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Komitmen itu disampaikan Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel saat menerima audiensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku di Dobo, Rabu (17/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Kaidel menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi bersama OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pemerintah daerah berkomitmen memastikan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan pulau terluar, dapat mengakses layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau. "Pemerataan akses keuangan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata," ujar Kaidel.
Kolaborasi dengan OJK diharapkan mampu membuka peluang permodalan bagi nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil. Sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi Kepulauan Aru membutuhkan dukungan akses pembiayaan yang lebih luas.
Kaidel menjelaskan bahwa sektor perikanan menjadi prioritas utama dalam program inklusi keuangan ini. Nelayan dan pelaku UMKM perikanan di Kepulauan Aru selama ini kerap kesulitan mengakses kredit perbankan karena keterbatasan jaminan dan lokasi yang jauh dari kantor bank.
Dengan penguatan TPAKD, pemerintah daerah berharap lembaga keuangan bisa menjangkau lebih banyak nelayan di pulau-pulau kecil. "Pembiayaan untuk sektor perikanan harus diperluas agar nelayan tidak lagi bergantung pada rentenir dengan bunga tinggi," tambah Kaidel.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Kepulauan Aru. Saat ini, sebagian besar akses perbankan masih terkonsentrasi di pusat kota Dobo.