MALUKU — Kepala BGN Nanik S Deyang mengumumkan langsung penunjukan itu usai rapat. Ia menyebut keputusan ini merupakan respons atas masukan yang disampaikan sejumlah anggota dewan dalam forum tersebut. Menurut Nanik, kehadiran jubir dinilai vital untuk memperkuat komunikasi kelembagaan dan memastikan penyampaian informasi kepada publik berjalan lebih terarah dan efektif.
Nanik menjelaskan, BGN saat ini tengah menjalankan berbagai program strategis yang menjadi perhatian luas masyarakat. Program-program tersebut membutuhkan saluran komunikasi resmi yang mampu menjelaskan kebijakan, capaian, dan perkembangan terkini secara cepat serta akurat.
“Dalam rapat tadi kami menerima berbagai masukan yang konstruktif dari Komisi IX DPR RI. Salah satunya terkait pentingnya penguatan fungsi komunikasi publik di lingkungan BGN,” ujar Nanik dalam pernyataan resmi.
“Karena itu kami memutuskan menunjuk Ibu Agustina Arumsari sebagai Jubir BGN. Kami berharap fungsi komunikasi publik BGN semakin kuat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat,” tuturnya.
Penunjukan ini terjadi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi BGN. Dalam pekan yang sama, beredar kabar tentang penghentian sementara distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah. Selain itu, kasus hukum juga mencuat setelah bos penyedia motor listrik untuk program MBG ditetapkan sebagai tersangka, yang mengakibatkan ribuan kendaraan berlogo BGN terbengkalai di gudang.
Dengan latar belakang tersebut, peran Agustina Arumsari sebagai jubir diharapkan mampu menjadi jembatan informasi yang kredibel. Ia tidak hanya akan mengelola komunikasi publik, tetapi juga menjadi garda depan dalam menjelaskan kebijakan dan menepis informasi yang keliru di masyarakat.
Sebelumnya, BGN belum memiliki jubir khusus yang ditunjuk secara formal. Fungsi komunikasi publik selama ini melekat pada tugas masing-masing pejabat struktural. Dengan adanya penunjukan ini, BGN mengikuti pola kelembagaan kementerian/lembaga lain yang telah lebih dulu memiliki jubir tetap untuk menjamin konsistensi pesan.
Nanik menegaskan, penunjukan ini adalah bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan yang lebih modern. Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk keseriusan BGN dalam membangun kepercayaan publik di tengah pengawasan ketat DPR dan masyarakat terhadap realisasi program prioritas nasional.