AMBON — Dari balik meja kayu lapuk di Pasar Ikan Desa Laha, para perempuan pesisir bercerita langsung kepada Wakil Menteri PPPA Veronica Tan. Mereka adalah bagian dari rantai panjang ekonomi perikanan—mengolah, menjual, hingga menyisihkan hasil untuk kebutuhan sehari-hari. Namun akses terhadap modal, pelatihan, dan perlindungan masih menjadi persoalan klasik.
"Kami ingin melihat secara langsung kondisi perempuan di daerah pesisir dan kepulauan, karena mereka memiliki kontribusi besar dalam menopang ekonomi keluarga, khususnya di sektor perikanan," kata Veronica di Ambon, Jumat. Ia menambahkan, pemerintah pusat perlu memastikan perempuan pesisir mendapat akses lebih baik terhadap pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan perlindungan.
Sepanjang peninjauan, Veronica menyusuri lapak-lapak ikan yang menjadi sumber penghidupan utama warga Teluk Ambon. Ia mendengarkan keluhan soal harga ikan yang fluktuatif hingga minimnya tempat penyimpanan hasil tangkapan yang layak. Menurut dia, perempuan di kawasan pesisir memiliki peran strategis dalam rantai ekonomi perikanan, dari pengolahan hingga pemasaran.
"Kami juga ingin mendengar langsung aspirasi mereka agar kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Perempuan pesisir harus menjadi bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.
Usai blusukan ke pasar, Veronica menghadiri Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku, Desa Rumah Tiga, Kota Ambon. Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah, organisasi perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan langkah strategis.
"Kami berharap kolaborasi yang terbangun melalui forum ini dapat melahirkan berbagai program yang mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Maluku serta memperkuat ketahanan keluarga di daerah kepulauan," kata Veronica. Tantangan geografis dan akses layanan yang berbeda dengan daerah lain menjadi fokus utama pembahasan.
Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie menyambut baik kunjungan ini. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mempercepat pemberdayaan perempuan serta meningkatkan akses perlindungan bagi perempuan dan anak di Maluku—wilayah yang didominasi kawasan kepulauan.
"Kunjungan ini menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif bagi perempuan dan anak di Maluku," ujar Sadali.