MALUKU — Energy Shift Institute (ESI) dalam laporan bertajuk Dominance without depth: the smelting superpower that imports its own metal mencatat Indonesia menguasai 86 persen perdagangan global feronikel—senilai USD14 miliar pada 2025. Negeri ini juga menyumbang 75 persen perdagangan mixed hydroxide precipitate (MHP), bahan baku antara baterai, yang nilainya mencapai USD4 miliar.
Namun angka itu anjlok drastis begitu masuk ke produk akhir. Pangsa Indonesia untuk baja tahan karat (stainless steel) jadi hanya 15 persen—kurang dari USD1 miliar. "Indonesia berhasil membangun pengolahan mineral di dalam negeri, tapi skala di pabrik peleburan tidak sama dengan pembangunan industri," ujar Associate Principal ESI, Ahmad Zuhdi, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2026).
Laporan ESI menemukan 98 persen kapasitas industri stainless steel nasional masih berada di sektor hulu: smelter dan produksi baja dasar. Sekitar 70 persen fasilitas pengolahan berhenti pada tahap lembaran baja, dan 85 persen kapasitasnya diekspor. Akibatnya, industri lanjutan seperti pabrik pipa, baut-mur, fasilitas pemotongan logam, hingga pelapisan permukaan nyaris tidak berkembang.
"Dalam lima tahun terakhir, produksi nikel Indonesia tumbuh 300 persen, namun hingga saat ini kita masih mengimpor 80 persen konsumsi nikel—bahkan dalam bentuk barang yang paling sederhana," kata Zuhdi.
ESI memperkirakan investasi USD1,5 miliar untuk satu smelter di Morowali hanya menyerap 3.000–5.000 pekerja. Dana yang sama jika dialihkan ke 30–50 perusahaan manufaktur tahap lanjut (tier-2) bisa membuka 15.000–25.000 lapangan kerja sekaligus memperkuat permintaan domestik. "Dengan nilai investasi yang sama, Indonesia bisa mendapatkan lima kali lebih banyak pekerjaan, basis keterampilan yang lebih luas, dan permintaan yang bertumpu pada pasar domestik, bukan hanya mengikuti siklus komoditas global," tegas Zuhdi.
Temuan ESI muncul di tengah langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis. ESI menilai kebijakan itu menunjukkan kemauan politik, namun belum memadai tanpa penguatan industri manufaktur lanjutan. "Membangun industri pemrosesan tahap lanjut tidak akan membuat Indonesia jadi penentu harga nikel global. Tapi ini akan menciptakan buffer permintaan domestik yang melindungi produsen dari siklus komoditas global. Inilah ketahanan harga yang belum dimiliki Indonesia," pungkas Zuhdi.