AMBON — Perumda Panca Karya Maluku tengah berada di persimpangan strategis. Setelah mendapatkan suntikan modal Rp3 miliar dari DPRD Maluku pada 2023 melalui Perda Nomor 15 Tahun 2022, perusahaan daerah ini kini dituntut untuk membuktikan diri sebagai penggerak ekonomi, bukan sekadar entitas administratif.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Hobarth Williams Soselisa, dalam kajiannya berjudul "Ketika Modal Mencari Pelabuhan: Jalan Perumda Panca Karya Menjadi Mesin PAD Maluku," menilai bahwa arah bisnis perusahaan harus segera difokuskan. Menurutnya, modal yang digelontorkan Pemprov Maluku jangan lagi dipandang sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi untuk membangun mesin usaha daerah yang berkelanjutan.
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, Perumda Panca Karya menargetkan laba sebelum pajak sebesar Rp4,04 miliar. Angka ini setara dengan kontribusi terhadap PAD Maluku sekitar Rp1,66 miliar setelah pajak. Namun, Soselisa menegaskan target itu hanya bisa tercapai jika perusahaan mampu menentukan sektor usaha yang paling cepat menghasilkan arus kas.
Ia menyebut sektor logistik pelayaran sebagai pilihan paling realistis. Karakter geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan sangat bergantung pada konektivitas distribusi barang, kendaraan, dan mobilitas masyarakat antarpulau. "Maluku membutuhkan BUMD yang tidak hanya hidup secara administratif, tetapi benar-benar produktif dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah," ujar Soselisa, Selasa (12/5/2026).
Salah satu peluang yang disorot adalah pengembangan layanan Refrigerated Container pada armada KMP Bahtera Nusantara 02. Layanan ini tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga menjaga kualitas komoditas seperti hasil perikanan, hasil kebun, dan kebutuhan pangan yang sensitif terhadap waktu. "Kapal tidak sekadar mengangkut barang, tetapi juga menjaga umur ekonominya. Di situlah nilai tambah bisnis ini bagi Maluku," jelas Soselisa.
Hingga akhir Maret 2026, ditargetkan sembilan armada feri milik Perumda Panca Karya dapat beroperasi penuh. Kondisi ini dinilai menjadi modal awal penting untuk membangun ekosistem logistik antarpulau yang lebih stabil dan terintegrasi. Sementara itu, pengelolaan aset seperti Islamic Center dan Christian Centre tetap dinilai penting, namun lebih tepat diposisikan sebagai sumber pendapatan pendukung, bukan mesin utama pertumbuhan perusahaan.
Soselisa mengusulkan agar penyelarasan modal dilakukan secara bertahap berdasarkan milestone. Mulai dari peningkatan jumlah armada aktif, kepastian jadwal pelayaran, kontrak logistik, hingga stabilitas pendapatan dan kenaikan setoran PAD. Menurutnya, pendekatan ini akan menjaga disiplin investasi publik sekaligus mendorong Perumda bekerja dengan logika korporasi yang sehat dan terukur.
"Perumda harus berhenti menjadi kapal yang menunggu muatan di dermaga, dan mulai menjadi kapal yang sudah mengantongi pesanan sebelum layar dibentangkan," katanya. Jika dana penyelarasan modal diarahkan secara tepat pada sektor logistik maritim dan cold chain berbasis armada eksisting, peluang meningkatkan PAD Maluku dinilai akan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah kepulauan.