AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) menggelar diskusi pengembangan fitur data spasial dan quality control di Zest Hotel Ambon, Minggu (11/5/2026). Kegiatan ini menjadi respons atas tantangan pembangunan di wilayah kepulauan yang membutuhkan pendekatan data berbeda dibandingkan daratan besar.
Kepala Dinas Kominfo Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si, menegaskan bahwa data kini menjadi aset strategis dalam transformasi digital pemerintahan. “Pengembangan fitur data spasial memiliki nilai strategis karena memberikan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara lebih jelas,” ujarnya.
Melalui visualisasi peta, pimpinan daerah dapat melihat sebaran program, kondisi wilayah, serta ketersediaan layanan publik secara visual dan real-time. Renwarin menambahkan, penerapan quality control menjadi tahapan penting untuk memastikan validitas, konsistensi, kelengkapan, dan keterbaruan data sebelum ditampilkan dalam portal maupun dashboard eksekutif.
Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu, menyoroti pentingnya data akurat dalam menggambarkan kondisi riil masyarakat di kepulauan. Karakteristik Maluku yang terdiri dari pulau-pulau kecil memerlukan pendekatan data berbeda dibanding wilayah daratan besar.
Ia mencontohkan, fasilitas pendidikan di Maluku memiliki rasio layanan berbeda dengan Pulau Jawa. “Data spasial yang akurat akan membantu mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada karakteristik khusus Maluku,” jelasnya. Platform Lawamena Satu Data juga mendapat perhatian Gubernur Maluku yang ingin memanfaatkan aplikasi tersebut untuk memantau sebaran layanan publik secara langsung.
Forum koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan SKALA. Melalui sinergi lintas sektor, Pemprov Maluku berharap pengembangan Lawamena Satu Data menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
Pemerintah menargetkan platform ini mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data spasial yang terintegrasi diharapkan mampu menjawab tantangan geografis Maluku yang tersebar di ribuan pulau, sekaligus memperkuat kebijakan afirmatif pemerintah pusat terhadap daerah kepulauan.