Maluku Utara — Gubernur Sherly Laos menyiapkan sejumlah program strategis pendidikan untuk menjangkau anak-anak di wilayah kepulauan yang selama ini mengalami keterbatasan akses belajar. Inisiatif ini diluncurkan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, dengan fokus memastikan setiap anak di daerah memiliki kesempatan yang sama meraih pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan desa atau pulau mereka.
Kondisi geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan memang menciptakan tantangan besar. Akses sekolah terbatas, infrastruktur pendidikan tidak merata, dan ketiadaan sarana penunjang menjadi hambatan nyata bagi ribuan pelajar di pelosok daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Dinas Pendidikan Maluku Utara meluncurkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tingkat SMA yang dijalankan mulai tahun 2026. Program ini menargetkan siswa lulusan SMP di desa atau pulau yang belum memiliki SMA dan mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat kabupaten atau kecamatan.
Pada fase pertama, program PJJ akan diterapkan di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Utara, dan Pulau Morotai. Siswa peserta akan tetap terdaftar pada SMA induk terdekat di masing-masing kabupaten dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Pembelajaran mengombinasikan metode daring dan luring dengan memanfaatkan fasilitas sekolah SD dan SMP yang sudah ada di desa. Pemerintah menyediakan perangkat komputer sebagai sarana belajar, sedangkan guru dari sekolah induk melakukan kunjungan berkala untuk pembelajaran tatap muka beberapa hari setiap minggu.
"Anak-anak tidak perlu meninggalkan desa atau pulau mereka hanya untuk mendapatkan ijazah SMA. Mereka tetap bisa belajar dari tempat tinggalnya, mengikuti ujian, dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi," kata Sherly Laos.
Pemerintah Maluku Utara juga membuka kembali program beasiswa pendidikan tinggi untuk seribu mahasiswa, dengan perbaikan mekanisme pendaftaran yang kini lebih terintegrasi dan berbasis digital. Pendaftaran dilakukan melalui SMA, SMK, dan SLB di seluruh Maluku Utara dengan verifikasi langsung di sekolah masing-masing.
Beasiswa ini diperuntukkan bagi siswa kategori desil 1 hingga 5 dan dapat digunakan untuk melanjutkan studi pada perguruan tinggi terakreditasi B di Maluku Utara. Mekanisme digital memudahkan proses seleksi dan mengurangi birokrasi yang sebelumnya memperumit akses bagi calon penerima di daerah terpencil.
Lebih dari itu, Pemerintah Maluku Utara meluncurkan program pembibitan sekolah kedinasan untuk mencetak aparatur sipil negara (ASN) profesional dari generasi muda daerah. Program ini melibatkan kerja sama dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), sementara beberapa sekolah kedinasan lainnya masih dalam tahap penjajakan.
Sistem pendanaan dilakukan bersama dengan proporsi 60 persen dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 40 persen dari pihak terkait. Peserta akan diseleksi secara terbatas setiap tahun untuk memastikan kualitas dan keberhasilan program.
"Kami ingin ke depan putra-putri Maluku Utara hadir di berbagai sekolah kedinasan terbaik di Indonesia dan menjadi ASN profesional yang mampu membangun daerah," ujar Sherly Laos.
Gubernur menegaskan bahwa pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Setiap anak di Maluku Utara, termasuk yang tinggal di pulau-pulau terpencil, memiliki kesempatan dan mimpi yang sama untuk meraih masa depan lebih baik melalui akses pendidikan yang gratis dan berkualitas.
Langkah-langkah konkret ini merupakan komitmen pemerintah provinsi untuk menjawab tantangan geografis dan mempercepat pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Maluku Utara dalam lima tahun ke depan.