MASOHI — Ketua LSM Pusat Kajian Strategis Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Maluku (Pukat Seram) Fahri Asyathry menilai pergantian pimpinan RSUD Masohi harus jadi momentum pembenahan menyeluruh. Penunjukan Zahir Makayaino sebagai Plt Direktur, kata dia, tidak cukup jika tidak diikuti perubahan pola kerja dan perbaikan sistem.
Fahri menyoroti sejumlah persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, mulai dari transparansi pengelolaan hingga ketersediaan obat-obatan. Ia juga meminta persoalan tunggakan gaji pegawai segera diselesaikan.
Menurut Fahri, ada sejumlah titik yang harus jadi prioritas Plt Direktur baru. Ia merinci persoalan tersebut dalam pernyataannya kepada media.
“Pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari manajemen, transparansi pengelolaan, pengawasan internal, ketersediaan obat-obatan hingga peningkatan profesionalisme tenaga pelayanan,” kata Fahri.
Fahri menegaskan tunggakan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Harian Lepas (THL) tidak boleh terus dibiarkan. Persoalan hak pegawai itu berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan rumah sakit.
Ia menilai keterlambatan pembayaran upah berpotensi mengganggu kinerja tenaga kesehatan. Dampaknya akan dirasakan pasien yang bergantung pada layanan RSUD Masohi.
Pukat Seram juga mengingatkan agar RSUD Masohi tidak dijadikan tempat titipan anggaran. Fahri meminta pengelolaan rumah sakit bebas dari kepentingan penempatan orang oleh oknum anggota DPRD atau kepala dinas tertentu.
“Seluruh