Anggota DPRD Maluku Rovik Afifudin Dorong Rakornis Dinas PU dan BPJN, Sinkronisasi Data Jalan Jadi Sorotan

Penulis: Sutomo  •  Kamis, 19 November 2026 | 07:01:31 WIB
Anggota DPRD Maluku Rovik Afifudin menyampaikan pandangannya dalam rapat koordinasi terkait perencanaan jalan.

AMBON — Rovik menilai persoalan utama pembangunan jalan di Maluku bukan sekadar ketersediaan anggaran, melainkan lemahnya koordinasi perencanaan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Selama ini usulan pembangunan jalan umumnya berangkat dari kebutuhan pemerintah kabupaten/kota, tanpa diperkuat standar teknis dari provinsi dan BPJN.

Mengapa Perencanaan Jalan Kabupaten/Kota Sering Tidak Sinkron

Menurut Rovik, usulan dari daerah perlu melewati penyelarasan dengan provinsi dan BPJN agar memenuhi standar perencanaan. Tanpa proses itu, perencanaan yang diajukan berisiko tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan data infrastruktur yang dimiliki pemerintah pusat.

Ia mengusulkan Dinas PU Provinsi Maluku memfasilitasi rapat koordinasi teknis dengan melibatkan seluruh Dinas PU kabupaten/kota serta BPJN Maluku. Forum itu dinilai menjadi ruang untuk menyesuaikan standar perencanaan sebelum proyek dieksekusi.

"Perlu ada rakor teknis yang dimediasi Dinas PU provinsi bersama seluruh Dinas PU kabupaten/kota dan melibatkan Balai. Hal yang harus didiskusikan adalah perencanaan, sehingga standar-standar perencanaannya bisa disesuaikan dan ketika dieksekusi tidak menimbulkan masalah," ujar Rovik dalam rapat tersebut.

Rovik berharap usulan itu diteruskan kepada Pelaksana Tugas Kepala BPJN Maluku untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.

Izin Akses Jalan di Kawasan Hutan Lindung Perlu Anggaran Khusus

Selain soal sinkronisasi, Rovik menyatakan dukungan terhadap alokasi anggaran untuk pengurusan izin akses jalan yang melintasi kawasan hutan lindung. Kelengkapan dokumen perizinan dinilai penting agar usulan pembangunan tidak hanya bergantung pada satu skema pendanaan.

Dengan dokumen perizinan yang lengkap, usulan infrastruktur jalan berpeluang diajukan melalui sumber pembiayaan lain. Rovik juga menyoroti pembangunan ruas jalan yang menjadi kebutuhan warga, termasuk di wilayah Kota Ambon.

"Kami pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap pembangunan ruas jalan. Yang paling penting, jalan-jalan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang menghalangi pembangunan yang sementara dilakukan," tegasnya.

BPJN Maluku Sebut Data Krisna Kerap Beda dengan Kondisi Lapangan

Plt Kepala BPJN Maluku Muh. Ulwan Talaohu menyatakan sependapat dengan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan jalan di Maluku. BPJN menginginkan satu sistem jaringan jalan yang terintegrasi, dengan data akurat dan sinkron sebagai fondasi perencanaan maupun pengusulan program.

Ulwan menjelaskan, persoalan yang kerap ditemukan bukan hanya soal ketersediaan data, tetapi juga ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan di tingkat pusat dan kondisi di lapangan. Usulan dari daerah kadang belum sepenuhnya sesuai dengan data dalam sistem Krisna maupun data yang dimiliki masing-masing instansi.

"Memang kami sepakat, karena ini juga menjadi perhatian besar bagi kami di Balai. Kami ingin Maluku memiliki satu sistem jaringan jalan. Data itu sangat penting. Bukan hanya datanya tersedia, tetapi juga harus sinkron," jelas Ulwan.

Perbedaan data itu, menurut Ulwan, dapat menjadi kendala dalam proses pengukuran, verifikasi, hingga pengusulan program. Karena itu BPJN Maluku mendukung gagasan forum koordinasi teknis yang mempertemukan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPJN untuk menyelaraskan data serta perencanaan.

Sinergi lintas instansi diharapkan memperkuat kualitas usulan pembangunan, mempercepat penanganan ruas jalan prioritas, dan memastikan infrastruktur di Maluku berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta standar teknis yang berlaku.

Reporter: Sutomo
Sumber: wartamaluku.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top